Rabu , Agustus 21 2019
Berita Terbaru
Home / Bawaslu Jateng / Bawaslu Purbalingga Awasi Penyampaian LPPDK Parpol

Bawaslu Purbalingga Awasi Penyampaian LPPDK Parpol

PURBALINGGA- BAWASLU Purbalingga melakukan pengawasan secara langsung penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Partai Politik tingkat Kabupaten Purbalingga di KPU Kabupaten Purbalingga.

“Berdasarkan catatan hasil pengawasan Bawaslu Purbalingga, hingga hari ini Rabu 1 Mei 2019 Pukul 16.51 yaitu satu hari sebelum berakhirnya masa penyampaian LPPDK, masih ada 5 Parpol yang belum menyampaikan LPPDK tapi sudah melakukan konsultasi kepada KPU Purbalingga yaitu PDIP, Golkar, PKS PPP, dan PAN. Adapun 9 Parpol yang sudah menyampaikan LPPDK hingga hari ini yaitu PKB, Gerindra, Nasdem, Berkarya, Perindo, PSI, Demokrat, PBB dan Hanura “, kata Teguh Irawanto, S.IP Anggota Bawaslu Purbalingga Kordiv Sengketa.

Teguh menegaskan bahwa, “Sesuai ketentuan Pasal 15 Perbawaslu 29 Tahun 2018 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum disebutkan pengawas Pemilu melakukan pengawasan terhadap LPPDK sesuai dengan tingkatannya terhadap laporan transaksi penerimaan dan pengeluaran dimulai dari masa Kampanye hingga berakhirnya masa Kampanye. Pengawasan tersebut dilakukan dengan mendapatkan dan memeriksa dokumen dan pengawasan secara langsung”.

Adapun batas waktu penyampaian LPPDK, sesuai Pasal 53 ayat (5) dan ayat (6) PKPU 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum disebutkan bahwa penyampaian LPPDK dilakukan paling lambat 15 (lima belas) Hari setelah pemungutan suara, jadi hari ini (1/5) merupakan hari ke 14 sebelum berakhirnya masa penyerahan LPPDK Parpol. Dan besok (2/5) hari terakhir penyampaian LPPDK dilakukan paling lambat pukul 16.00 waktu setempat.

Terkait sanksi bagi Parpol yang tidak menyerahkan LPPDK sampai batas waktu yang sudah ditentukan, Teguh menegaskan bahwa akan dikenakan sanksi berupa tidak ditetapkan sebagai calon terpilih, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 338 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu “dalam hal pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota tidak menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana Kampanye Pemilu kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 ayat (2), partai politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa tidak ditetapkannya calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD Kqbupaten/Kota menjadi calon terpilih”.

 

Kontributor : Dea/Humas Bawaslu Kab Purbalingga

About humas bawaslu

Check Also

10 Gugatan Hasil Pileg di Jateng Ditolak MK

  Keterangan : Ibu Anik Sholihatun, Bp M Fajar SAKA, dan Bp M Rofiuddin sedang …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *