Kamis , Juni 20 2019
Berita Terbaru
Home / Bawaslu Jateng / Menanti Proses Perselisihan Hasil Pemilu

Menanti Proses Perselisihan Hasil Pemilu

(Moh Wahibul Minan : Ketua Bawaslu Kabupaten Kudus)

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum atau kemudian mafhum disingkat PHPU, adalah salah satu bentuk ketaatan hukum secara damai dan konstitusional dalam proses mekanisme penegakan hukum dan penyelesaian sengketa hasil perhitungan suara. Artinya, apabila ada yang berkeberatan dengan hasil pemilu, maka ini merupakan jalan untuk menempuh jalur sengketa PHPU ke MK dengan mengajukan bukti-bukti dugaan pelanggaran.

Bukti-bukti dugaan pelanggaran kemudian harus dinilai dari segala aspeknya. Inilah yang kemudian menjadi titik rumit beban pembuktian dalam suatu proses hukum di pengadilan. Argumentasi serta kesesuaian atas alat bukti harus terungkap dalam pengadilan PHPU yang menjadi putusan Majelis Hakim.

Karena proses persidangan PHPU bersifat gugatan, sebab adanya sengketa dan pihak lain, maka pemohon –peserta pemilu yang menggugat hasil pemilihan umum, harus membuktikan adanya kebenaran apa yang dikemukakan mengenai suatu peristiwa. Pemohon mempunyai hak untuk membuktikan kebenaran adaya apa yang dituntut dalam persidangan (asas actori incumbit probatio).

Seperti gugatan yang telah diajukan, ada tiga hal yang harus dibuktikan kebenarannya dalam persidangan nanti, yakni kecurangan terstruktuf, sistematis, dan masif (TSM). Pemohon harus membuktikan bahwa secara struktural pihak yang berkepentingan seperti aparat pemerintah atau lembaga penyelenggara pemilu melakukan kecurangan yang disengaja dan dengan niat.
Yang kedua, pemohon juga harus membuktikan bahwa pelanggaran yang terjadi telah direncanakan secara sistematis. Pembuktiannya harus merujuk pada persekongkolan mengenai rencana untuk melakukan tindakan curang yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lainnya. Terakhir, dengan frasa masif, maka pemohon harus membuktikan ungakapannya bahwa kecurangan yang timbul sangat luas. Dan oleh sebab itu, ada pihak yang keberatan karena merasa dirugikan dan berdampak pada hasil pemilihan yang diperoleh oleh pemohon sebagai peserta pemilu.

Pembuktian gugatan di atas harus menggunakan fakta-fakta yang kuat dan sah, karena nantinya sebagai pihak termohon memiliki hak untuk menyanggah apa yang menjadi dugaan yang dituduhkan. Mahkamah Konstitusi wajib mendengarkan pihak pemohon dan termohon dalam memberikan putusan. Oleh sebab itu, dengan adanya hak tersebut, maka pemohon dan termohon penting untuk membawa pembuktian gugatan dan sanggahan yang lugas.
Setelah mengeluarkan fakta-fakta yang sah dan melakukan pembuktian atasnya, maka yang kemudian perlu diperhatikan adalah penentuan keputusan. Berdasarkan tiga unsur TSM yang menjadi gugatan pemohon, ada dua perdebatan diterimanya gugatan. Pertama, apabila satu dari tiga unsur terbukti kebenarannya, maka pemohon dianggap menang. Putusan tersebut berupa penjelasan bahwa Permohonan dikabulkan dan/atau dikabulkan sebagian sesuai dengan isi petitum Pemohon. Dan Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah diuji tidak dapat diuji kembali.

Pendapat yang lain beranggapan bahwa ketiga unsur tersebut adalah satu kesatuan dari apa yang digugat oleh pemohon, maka putusannya dimaknai komulatif. Ketiga unsur harus terbukti kebenarannya untuk memenangkan gugatan pemohon. Jika hanya satu atau dua di antaranya saja, maka hasil putusannya bisa berbunyi dua frasa; tidak diterima atau putusan permohonan ditolak.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam menolak, tidak menerima, dan mengabulkan permohonan tersebut berangkat dari petitum yang dimohonkan. Hakim patuh pada asas bahwasanya Hakim hanya boleh mengabulkan sesuai dengan yang dituntut. Ditolaknya permohonan, artinya legitimasi secara tidak langsung penetapan hasil pemilu yang dilakukan oleh KPU RI.

Tulisan ini menjadi penting mengingat ketidak penerimaan hasil pemilu bisa memiliki dampak yang besar bagi kerukunan bangsa. Tidak hanya melihat proses pemilu sebagai kompetisi menang atau menang, tapi juga disebabkan keterbatasan pemahaman akan proses persidangan PHPU –sebagai jalur yang dipilih untuk ditempuh.

Kemudian dengan ini, tentu sebagai masyarakat yang memilih dan mendukung; artinya telah meluangkan waktu dan kognisinya untuk memperhatikan seluruh tahapan pemilu. Dan kemudian menjadi aktif-proaktif di dalamnya. Namun, semua itu harus dibarengi dengan pemahaman yang memadai secara konstitusional dan profesional.

About humas bawaslu

Check Also

Persiapan PHPU di MK, Bawaslu Supervisi ke Jateng

Ketua Bawaslu Abhan (kiri) saat mendatangi kantor Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (Jateng) didampingi Ketua Bawaslu …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *