Kamis , Juni 20 2019
Berita Terbaru
Home / Bawaslu Jateng / OPINI: Caleg Perempuan dalam Pemilu 2019

OPINI: Caleg Perempuan dalam Pemilu 2019

Oleh: Ummi Nu’amah (Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Semarang)

Pemilu 2019 merupakan pemilu yang cukup rumit, dan satu-satunya Pemilu yang pertama kali di Indonesia yang harus memilih lima pilihan dalam satu waktu yaitu, Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPR Provinsi, DPRD Kab/Kota, dan DPD. Adanya sistem Presiden Thresold, dengan ambang batas Parpol/ Gabungan Parpol untuk dapat mengajukan Capres Cawapres 20 % Jumlah Kursi atau 25 % suara sah, juga sistem Parlementary Threshold ambang Batas Parpol masuk parlemen 4 % suara, menjadikan Pemilu 2019 menjadi Pemilu yang tidak bisa di anggap sepele.

Pemilihan Presiden Wakil Presiden juga apemilihan Legislatif dengan system proporsional terbuka  menjadikan Kompetisi baik antar Parpol atau juga antar Calon legislatif semakin tinggi dan sengit.

Proses Pemilu yang cukup panjang mulai dari tahapan persiapan dan perencanaan,  sampai tahapan pelaksaanan harusnya Pemilu 2019 ini menjadi cukup siap dan matang. Tahapan Kampanye yang cukup panjang sejak 22 September 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2019 atau kurang lebih 7 bulan, ternyata cukup sepi giat kampanyenya, hal ini di buktikan tidak banyaknya Surat Tanda Terima Pemberitahuan ( STTP) yang di ajukan oleh peserta Pemilu untuk kegiatan Kampanye.

Pada tahapan Kampanye Rapat Umum yang di laksanakan sejak 21 hari sebelum masa tenangpun, juga tidak banyak di manfaatkan oleh peserta pemilu mengadakan kegiatan kampanye tersebut.

Pemilu serentak 2019 yang melaksanakan Pemilu Pilpres dengan Pemilu Legislatif, lebih kentara pemilu untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di banduingkan dengan Pemilu Legislatif. Hal ini di sebabkan selain Karena Paslon yang bertarung hanya ada dua, juga karena yang bertarung pada Pemilu kali ini juga karena Capresnya sama dengan tahun 2014.

Kondisi yang demikian inilah yang menjadikan Partai Politik Peserta Pemilu  harus lebih bekerja keras lagi untuk mengenalkan Partai dan Calegnya  ke masyarakat, padahal pada Pemilu 2019, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 berbeda dengan Pemilu sebelumnya, yaitu:

Pertama, naiknya Parlemen Threshold (ambang Batas Parlemen) yang pada Pemilu sebelumnya 2,5 % berubah pada Pemilu 2019 ini menjadi 4 %. Selain karena naiknya Parlement Threshold, yang

Kedua, adanya system proporsional terbuka, selain Partai peserta Pemilu harus bekerja keras untuk dapat masuk ke Parlement juga para calon legislatornya juga harus bekerja keras dalam berkompetisi untuk merebut suara mayarakat.

Yang ketiga adanya Metode Saint Lague dalam menentukan perolehan kursi yang tercover dalam Pasal 420 Undang-Undang 7 tahun 2017 Tentang pemilihan Umum, menurut Agus Suriadi Pengamat politik Universitas Sumatera Utara (USU) bahwa metode Saint Lague lebih menguntungkan para calon Legislatif incumbent terlebih yang berada pada partai-partai besar.

Beliau menjelaskan , para petahana lebih punya peluang mendapatkan suara yang cukup banyak. Mengingat para petahana itu sudah punya basis massa yang cukup banyak di akar rumput. Baik yang dijaga oleh jaringan atau yang mereka bangun saat melakukan reses.

Pemilu 2019 yang di ikuti oleh 16 Partai Nasional dengan Partai lama sejumlah Dua Belas  Partai (PDIP, Gerindra, PKB, Demokrat, PPP, PAN, Nasdem, Golkar, PKS, PBB, PKPI, HANURA) dan Partai baru Empat Partai ( Perindo, Berkarya, Garuda, PSI) harus bertarung dengan sengit untuk memperebutkan Kursi baik di DPR RI, Provinsi maupun Kab/Kota.

Bertambahnya Partai Peserta Pemilu dan baiknya ambang batas Parlemen, setiap Peserta Pemilu memiliki strategi masing-masing untuk dapat masuk ke dalam Parlemen. Seperti PSI untuk meraup suara dengan memanfaatkan Popularitas dan Kompetensi Calegnya. Pimpinan Partai Perindo yang memiliki stasiun TV, mensosialisasikan Partainya lewat Stasiun TV, Partai Berkarya dengan menjual Populiratsanya Pak Harto.

Bagaimana dengan Caleg Perempuan?

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat bahwa jumlah Caleg DPR RI  7968 yang maju dari 16 partai politik nasional tersebut, 4.774 orang di antaranya laki-laki dan 3.194 perempuan. Adapun total keterwakilan perempuan dalam DCT caleg ini sebesar 40 persen. Prosentase keterwakilan Perempuan meningkat hampir 23 % dari pemilu 2014 sebesar 2.467. di tingkat Propinsi Jawa Tengah

Kebijakan tentang kuota 30% keterwakilan perempuan, dirumuskan UU 7 Tahun 2017 yang mengharuskan partai politik menyertakan keterwakilan perempuan minimal 30% dalam pendirian maupun dalam kepengurusan di tingkat pusat. Selain itu, partai politik baru dapat mengikuti pemilu setelah memenuhi persyaratan menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat.

Berdasarkan hasil penelitian Puskapol UI, profil para Caleg perempuan masih di dominasi hubungan kekeluargaan, selebrita, Pengusaha, sedangkan kader Partai masih minim.

Hasil Pemilu  2004 perempuan hanya berhasil menguasai 11,24% kursi di DPR.  Pada pemilu lima tahun kemudian tahun 2009  jumlahnya naik menjadi 18,21%. Akan tetapi pada Tahun 2014 justru menurun ke angka 17 %. Harapan keterwakilan 30 % semakin melemah. Berdasarkan penelitian PBB yang menyebut jumlah minimum 30% memungkinkan terjadinya perubahan dan membawa dampak pada kualitas keputusan yang diambil lembaga publik.

Bagaimana dengan Caleg Perempuan pada Pemilu 2019? 

Adanya pemilu serentak 2019, apakah menguntungkan apa justru merugikan Caleg perempuan?, Pemilu 2019 adalah Pemilu terberat bagi para Calon Legislatif, pelaksanaan yang serentak antara Pemilihan Presiden dan wakil presiden dengan Legislatif, Masyarakat lebih konsen ke Pemilihan Presiden dan wakil Presiden di bandingkan dengan Pemilihan Legislatif. Apalagi masih minimnya Pendidikan Politik oleh Partai Politik ke masyarakat, Pengkaderan bagi  calon legislatif juga cukup minim, sehingga ketika pada saat pendaftaran calon legislatif, Partai Politik belum memiliki kader yang handal, terutama adalah caleg perempuan.

Untuk pemenuhan kuota perempuan  30 % sebagai syarat Partai Politik dapat menjadi Peserta Pemilu terkesan asal-asalan, hal ini terlihat dari calon legislatif yang di di daftarkan belum memiliki kapasitas dan kualitas  sebagai calon legislatif.

Berbicara secara konstitusional, sebetulnya system yang di gunakan pada Pemilu serentak 2019 ini memiliki peluang yang baik bagi calon legislatif perempuan, yaitu adanya Sistem proporsional yang terbuka  artinya bahwa adalah pemilih memilih langsung nama calon, dan calon terpilih kemudian ditetapkan berdasarkan perolehan suara terbanyak.

Kelebihannya, dalam sistem pemilu proporsional terbuka rakyat berdaulat penuh. Sistem pemilu proporsional terbuka menjamin dan memastikan suara rakyat menjadi penentu siapa-siapa saja yang akan duduk di kursi parlemen. Namun dalam kenyataannya masyarakat Indonesia masih belum bisa memilih wakilnya dengan tepat, hal ini karena masyarakat belum mengenal para calon legislatif.

Sosialisasi ataupun kampanye yang cukup minim, hal ini terlihat di Kab Semarang, pengajuan pemberitahuan  Kampanye dengan bukti adanya STTP “Surat Tanda Terima Pemberitahuan” hanya sekitar 400,  ini menjadikan masyarakat tidak mengenal siapa yang akan di pilih, apa visi-misinya. Persoalan ini terjadi, karena Proporsional terbuka tidak benar-benar terbuka, karena pengajuan ijin atau pemberitahuan  kampanye yang dapat mengajukan adalah Partai Politik, bukan Calon Legislatif. Sehingga persaingan di internal Partai politik menjadi cukup berat dan ini berimbas juga pada “Cost Poltic” yang semakin tinggi.

Adanya Proporsional terbuka menurut Abhan, Ketua Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu) RI, menilai pemilu yang menganut sistem proporsional terbuka berpotensi melanggengkan praktik politik uang. Dalam sistem proporsional terbuka, calon anggota legislatif ( caleg) yang menang ditentukan berdasarkan suara terbanyak. Sistem tersebut meningkatkan aspek kompetitif dari peserta pemilu.

Oleh sebab itu, caleg berpotensi menggunakan cara-cara seperti praktek politik uang demi mendulang suara. Kalau kemudian para caleg berpikiran pragmatis, maka  mungkin akan menggunakan cara politik uang untuk mendapat suara (Kompas.com, 08/10/2018). Hal ini juga menjadi persoalan sendiri bagi para caleg perempuan yang memiliki kualitas yang bagus akan tetapi   “Cost Politic” nya pas-pasan.

Berkaca dari pengalaman tiga kali pemilu legislatif, apakah yang bisa dilakukan untuk meningkatkan jumlah anggota perempuan DPR? Satu hal yang tetap relevan adalah mengupayakan agar caleg perempuan semakin banyak ditempatkan di nomor urut teratas, meskipun memang dengan sistem terbuka siapa saja dan di nomor mana saja bisa terpilih dan tidak menjamin nomer yang ada di urutan pertama dapat terpilih, ketika Permianan Politik uang lebih dominan.

Akan tetapi tidak melulu, kemudian bahwa  adanya permainan uang mampu menjadikan seorang calon legislatif mendulang suara. Kenyataan di lapangan masih banyak juga yang bersih yang benar-benar berjuang tanpa menggunakan money politik yang akhirnya dapat duduk menjadi anggota Dewan. “Social Capital” dapat menjadi modal yang efektiv bagi para caleg perempuan untuk dapat mendulang suara, walaupun memang modal social ini tidak bisa di lakukan dengan instan.

Sebuah survei oleh International Foundation for Electoral Systems (IFES) pada 2010 mengindikasikan bahwa pemilih meminati caleg perempuan yang memiliki beberapa kualitas unggulan. Kualitas yang paling dicari oleh pemilih adalah kecerdasan (35%), bersih dari korupsi (26%), dan pengalaman di dunia politik (20%). Hal ini menunjukkan bahwa untuk berhasil mendulang suara, caleg perempuan perlu banyak belajar dan adanya peningkatan pendidikan politik perempuan.

Sebagai contoh Pada Pemilihan  Legislatif  DPR Provinsi periode 2014-2019, legislator perempuan ada 23 orang dari 100 Legislator dengan prosentase 23 % hampir mendekati  30 %, sedangkan di Kabupaten Semarang Legislator Perempuan hanya ada 9 dari 40 anggota DPR atau hanya sekitar 22,5% jauh dari kuota 30 %, sedangkan potensi  Perempuan di Jawa Tengah yang akan masuk ke Gedung DPR Propinsi Jawa Tengah sama dengan tahun 2014 sekitar 23, akan tetapi jumlah kursi untuk  DPR propinsi bertambah dari 100 menjadi 120 kursi, artinya bahwa prosentase legislator perempuan pada Pemilu serentak 2019 ini mengalami penurunan, hanya  sekitar 19 %, begitu juga di Kabupaten Semarang prosentase Legislator mengalami penurunan dari 22,5 % menjadi 16 %, cukup drastis penurunan legislator di Kab Semarang hampir  6.5 %.

Menurunnya angka prosentase legislator Perempuan ini cukup di sayangkan, karena sebetulnya pada tahun 2014 angka prosentae perempuan sudah mengalami kenaikan cukup signifikan, akan tetapi justru pada Pemilu serentak 2019 ada penambahan kursi, justru Legislator Perempuan menjadi berkurang.

Padahal Berdasarkan penelitian PBB yang menyebut jumlah minimum 30% memungkinkan terjadinya perubahan dan membawa dampak pada kualitas keputusan yang diambil lembaga publik. Perempuan masih memiliki “PR” yang cukup berat, para politisi perempuan harus mampu mengevaluasi apa yang menjadi hambatan paling berat terhambatnya Perempuan masuk parelemen. Apakah sistem Pemilu nya yang masih  belum berpihak kepada Perempuan? ataukah karena kualitas perempuan di bidang politik yang masih kurang? ataukah karena regulasinya yang juga belum berpihak sepenuhnya kepada Perempuan, karena affirmasi kuoata 30 % itu hanya pada saat pencalegan saja.

Menurut Ella S. Prihatini, peneliti dari University of Western Australia mempublikasikan riset berjudul “On The Same Page? Support for Gender Quotas among Indonesian Lawmakers” (PDF). Dalam penelitian tersebut, ia memaparkan sejumlah faktor yang menjadi sebab rendahnya jumlah anggota parlemen perempuan menurut pendapat legislator pria dan perempuan.

Dalam penelitian tersebut, Ella melakukan survei terhadap 104 anggota DPR, yang terdiri dari 54 pria dan 50 perempuan. Riset itu menunjukkan bahwa politisi laki-laki menganggap bahwa partai politik kesulitan mendapatkan kandidat perempuan yang potensial untuk memenangkan pemilu legislatif. Tak hanya itu, politisi pria menganggap bahwa sulitnya perempuan terpilih di kursi legislatif karena terhambat oleh budaya, agama, dan sosial.

Hambatan budaya, agama, dan sosial itu juga diamini oleh politisi perempuan. Selain itu, menurut para politisi perempuan ini, mereka sulit mendapat tempat di parlemen karena kurang mendapat pelatihan politik, modal sosial, serta dana kampanye. Pada penelitian tersebut, politisi pria juga menganggap bahwa perempuan lebih memprioritaskan keluarga dibandingkan karier politik. Di sisi lain, perempuan menganggap bahwa politik adalah dunia lelaki dan dunia kotor yang penuh dengan korupsi. (Kompas.com, April 2018).

Kembali lagi bahwa sebenarnya tujuan dari adanya Pemilu pemilihan Legislatif adalah memilih wakil rakyat di parlemen yang akan kembali ke kepentingan rakyat dalam hal dapat menjalan Fungsi legislasi, artinya DPR berfungsi sebagai lembaga pembuat undang-undang, Fungsi anggaran, artinya DPR berfungsi sebagai lembaga yang berhak untuk menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Fungsi pengawasan, artinya DPR sebagai lembaga yang melakukan pengawasan terhadap pemerintahan yang menjalankan undang-undang.  Artinya Pemilu ini  tidak hanya persolan “kekeuasaan” akan tetapi yang lebih penting adalah bagiaman para wakil rakyat di parlemen benar-benar mampu menjadi wakil rakyat yang terhormat.

About humas bawaslu

Check Also

Persiapan PHPU di MK, Bawaslu Supervisi ke Jateng

Ketua Bawaslu Abhan (kiri) saat mendatangi kantor Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (Jateng) didampingi Ketua Bawaslu …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *