Selasa , Desember 10 2019
Berita Terbaru
Home / Bawaslu Jateng / Persiapan Pilkada 2020, Bawaslu Purbalingga Sampaikan Rasionalisasi Anggaran

Persiapan Pilkada 2020, Bawaslu Purbalingga Sampaikan Rasionalisasi Anggaran

Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Purbalingga ikuti Rapat Koordinasi Persiapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaupaten Purbalingga Tahun 2020, di Aula KPU Purbalingga. (24/07)

Selain KPU dan Bawaslu pada rapat kali ini juga dihadiri oleh Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) mewakili Sekda Kabupaten Purbalingga, Polres Purbalingga, Kesbangpol, Satpol PP, dan pihak terkait yaitu RSUD Purbalinga.

Dalam rakor kali ini, selain membahas anggaran Pilkda yang akan dituangkan dalam NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) yang rencananya ditandatangani pada 1 Oktober 2019, juga membahas rancangan tahapan Pilkada dari tahapan persiapan, pelaksanaan hingga tahapan akhir penetapan dengan mengacu pada draft uji publik Peraturan KPU tentang Pilkada 2020.

Ketua Bawaslu Purbalingga Imam Nurhakim dalam kesempatan rakor ini menyampaikan “Bawaslu sudah mengajukan RAB cukup lama yaitu sejak Januari 2019 yang lalu sejumlah 16 milyar, yang sudah di rasionalisasi lagi menjadi sekitar 14 milyar. Anggaran yang diajukan oleh Bawaslu Purbalingga tersebut dirasa wajar mengingat Bawaslu memiliki lembaga adhoc hingga ke tingkat TPS yang jumlahnya sekitar 2.133 personil, dan rancangan anggaran tersebut selain mengacu pada anggaran Pilkada 2018 juga disesuaikan dengan peraturan yang ada” jelasnya.

“Tidak kalah penting yaitu mengenai penanganan tindak pidana Pemilu yang melibatkan Kepolisian dan Kejaksaan yang terhimpun dalam Sentra Gakkumdu, juga perlu menjadi perhatian dalam perencanaan anggarannya” tambahnya.

Terkait anggaran sendiri, pihak Pemda, yang diwakili Subeno Kepala Bakeuda, menambahkan “Penyusunan RAB Pilbup 2020 harus mengacu pada beberapa hal antara lain standarisasi indeks anggaran daerah, rasionalisasi dan sinkronisasi antar lembaga agar tidak terjadi tumpang tindih anggaran yang sama, dan terkait penandatangan NPHD dimungkinkan akan dilakukan dalam dua tahap yaitu di bulan oktober 2019 dan di awal tahun 2020”.

Melalui rapat koordinasi ini Bawaslu mendorong kepada semua pihak dapat lebih intensif lagi dalam melakukan perencanaan anggaran, terutama kepada Pemerintah Daerah selaku penyedia anggaran, sehingga semua tahapan Pilkada sesuai dengan peraturan yang ada dapat dilaksanakan dengan baik dan optimal.

Kontributor : Humas Bawaslu Purbalingga

About humas bawaslu

Check Also

Bawaslu Sukoharjo Mulai Petakan IKP Pilkada 2020

Sukoharjo- Menjelang Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sukoharjo, Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu) …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *