Sabtu , Oktober 19 2019
Berita Terbaru
Home / Bawaslu Jateng / Kick Off Pilkada 2020 Bawaslu Boyolali Menandatangani NPHD

Kick Off Pilkada 2020 Bawaslu Boyolali Menandatangani NPHD

Boyolali-Pilkada Serentak di Indonesia akan diselenggarakan pada tahun 2020 tahun depan. Terdapat 270 Daerah yang akan mengikuti Pilkada Serentak kali ini, 270 Daerah itu terdiri dari 9 Provinsi, 224 Kabupaten, dan 37 Kota. Kabupaten Boyolali termasuk salahsatu dari 21 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang akan menggelar Pilkada serentak tahun 2020.

Tahapan dalam Pilkada 2020 sebagaimana diatur dalam PKPU 15/2019 terdiri dari 2 tahapan, yaitu Tahapan Persiapan dan Tahapan Pelaksanaan. Tahapan persiapan yang harus diperhatikan salahsatunya adalah perencanaan program dan anggaran. Penyusunan anggaran telah dilakukan oleh Bawaslu Boyolali dan ditindaklanjuti dengan Penandatanganan NPHD.

Selasa (1/10) di ruang merbabu kantor Bupati Boyolali, Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali dan Bawaslu Kabupaten Boyolali, melakukan Penanandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tentang pelaksanaan dana hibah penyelenggaraan pengawasan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali tahun 2020. Penandatangan NPHD merupakan tanda kesepakatan dana Pilkada antara Pemerintah Daerah Kabupaten dengan Boyolali Bawaslu Kabupaten Boyolali.

Ketua Bawaslu Boyolali. Taryono, SH dan Sekretaris Daerah Drs. Masruri mewakili Bupati Boyollai menandatangani dan memberi paraf NPHD yang telah disiapkan. Dalam dokumen NPHD Bawaslu Boyolali menerima Hibah sebesar Rp. 8.048.122.500,-.

Disela-sela penandatangan NPHD Ketua Bawaslu Boyolali Taryono, SH mengatakan, “Bawaslu menyambut baik atas penandatangan NPHD untuk dana Pilkada 2020 sore ini, 1 Oktober merupakan hari terakhir bagi Pemerintah Daerah untuk menyelesaikan Penandantangan NPHD. Kami berharap dana yang kami terima bisa membiayai seluruh aktifitas pengawasan dari seluruh tahapan Pilkada serentak 2020”.

Kordiv SDM dan Organisasi, M. Mahmudi secara terpisah mengatakan, bahwa Nilai besaran Hibah yang disepakati dalam NPHD sudah melalu kompromi antara Pemda dan Bawaslu. Dari nilai Rp. 8.048.122.500,- hampir 58 persen atau kurang lebih Rp. 4.681.450.000,- dipergunakan untuk honor pengawas adhoc mulai dari Panwascam, PPL/PPD dan Pengawas TPS. Selebihnya anggaran yang tersedia untuk penyediaab adminitrasi 22 persen, untuk peningkatan Kapasitan dan sosialisasi 20 persen.

Selanjutnya dalam waktu dekat pihaknya akan segera melakukan sosialisasi rekrutmen Panwascam, agar mendapatkan pengawas-pengawas Kecamatan yang memiliki kapasitas dan integritas dalam mengawasi gelaran Pilkada 2020, Sambil menunggu juknis dari pusat maupun provinsi, tambahnya.

Kontributor : Humas Bawaslu Kab. Boyolali

About humas bawaslu

Check Also

Putusan Kasus-Kasus Pemilu 2019 di Jawa Tengah

  Dalam proses pemilu 2019 ada berbagai putusan yang ada di Jawa Tengah. Baik putusan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *