Semarang – Badan Pengawas Pemilu mengancam akan melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) kejadian politik uang ketika ada laporan masyarakat atau jika dari hasil pengawasan, pengawas menemukan dugaan sedang terjadi politik uang pada masa tenang dan hari H pemungutan suara di 7 kabupaten kota hari Rabu, 15 Februari 2017 besok melakukan pemungutan suara. Hal tersebut disampaikan Koordinator Divisi Pencegahan dan
Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Jateng Dr Teguh Purnomo, SH, MHum,M.Kn Selasa (14/2/2017) kepada sejumlah media yang ada di kantornya Jl.Atmodirono 12a Semarang.
Teguh juga mengatakan, pihaknya sengaja melakukan perhatian khusus Kabupaten Pati. Karena jumlah dugaan pelanggaran yang terinvetarisir Bawaslu Jateng paling besar, ditambah sebelumnya, Bawaslu menerima sejumlah laporan dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) terkait adanya dugaan money politics.
Adapun selama masa tenang, Bawaslu telah menerima 10 laporan dari masyarakat terkait adanya praktik money politics di Kabupaten Pati dari pasangan calon kepala daerah. Kemudian di Kabupaten Banjarnegara juga baru terdapat satu laporan.
Teguh menegaskan, potensi adanya money politics terjadi di semua kabupaten dan kota di Jateng. Hal itu menengok pengalaman di Pilkada serentak 2015 lalu, yang tak ada satu kabupaten dan kota yang tak ada praktik money politics.
Maka, di Pilkada kali ini pihaknya berupaya melakukan OTT. Jika ada informasi akan langsung didatangi, apabila alasannya uang itu untuk biaya tim sukses maka akan terus diselidiki apakah benar untuk tim sukses ataukah untuk calon pemilih.
“Kalau sudah kejadian, dan tertangkap tangan, dan kita mengetahui, akan langsung diproses ke hukum,” katanya.
Ia menambahkan, upaya OTT ini sengaja dilakukan untuk mempertegas keberadaan pengawas pemilu. Apakah hasil OTT itu nantinya ada tindaklanjutnya di sentra Gakkumdu ataukah tidak, hal itu tak jadi persoalan.
“Ditindaklanjuti atau tidak itu soal nanti, yang penting pengawas di daerah harus pro aktif,” tegasnya.
Teguh juga menegaskan, pihaknya selaku pimpinan pengawas di wilayah Jateng, juga meminta masyarakat ikut berpartisipasi mencegah adanya money politics. Sebab, biasanya terjadi potensi intimidasi ke personel pengawas di lapangan (Humas Bawaslu Jateng)