Rapat Koordinasi Sosialisasi Pengawasan dengan Stakeholder dan Masyarakat, kali ini merupakan kado istimewa tersendiri di penghujung akhir tahun 2018. Pasalnya, kegiatan yang melibatkan ASN, Kepala Organisasi Perangkata Daerah (OPD), Para Camat serta Komunitas Masyarakat di Kudus, hadir pula Wakil Bupati Kudus, HM. Hartopo selaku pemateri.
Kegiatan ini dilaksanakan pada Senin (03/12/2018) di Hotel Gripta Kudus, dengan diisi oleh tiga nara sumber yakni Rif’an (Kordiv. Pengawasan dan Hubal), Kasmi’an (Kordiv. Sengketa), HM. Hartopo (Wakil Bupati Kudus). Materi yang disampaikan meliputi Netralitas ASN Kepala Desa dan BPD, Pengawasan Kampanye dan Tindak Pidana Pemilu, serta Fasilitasi Pemda dalam Penyelenggaraan Pemilu. Kegiatan ini dibuka oleh Ketua Bawaslu Kudus, Moh. Wahibul Minan.
Dalam sambutan, ia mengatakan bahwa keberhasilan tugas kepengawasan pemilu 2019 merupakan tugas yang harus dipikul bersama-sama seluruh masyarakat demi terwujudnya Pemilu 2019 yang luberjurdil, aman, damai dan sejuk. Terlebih dalam menjalankan fungsi kepengawasan untuk menjaga hak pilih (DPTHP 2) dan pengawasan tahapan kampanye. Untuk itu, diperlukan adanya pengawasan partisipatif masyarakat.
Lebih lanjut Ketua Bawaslu Kudus berharap agar hasil kegiatan rakor ini bisa diimplementasikan dilingkungan masing-masing. “Wujudkan pemilu yang bermartabat, jaga netralitas ASN dan pihak-pihak yang dilarang keterlibatannya dalam kegiatan politik praktis pada pemilu 2019 kali ini sebagaimana diatur dalam perundang-undangan pemilu,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Kudus HM. Hartopo dalam paparan materinya mengatakan bahwa tugas pokok dan fungsi dalam melakukan pengawasan tidaklah mudah. Oleh karena itu fungsi pengawasan merupakan suatu hal terpenting yang harus dikedepankan. Pemerintah Kabupaten Kudus memberikan dukungan, masyarakat juga harus berperan dalam melakukan pengawasan pemilu secara partisipatif. “Fungsi pengawasan amat penting dan strategis sebagai faktor dominan menuju suksesnya pemilu 2019,” katanya dihadapan peserta rakor.
Lebih lanjut, orang nomor dua di Kudus ini menyampaikan bahwa semakin dekatnya pelaksanaan pemilu 2019, makin meningkat pula konstelasi dan suhu politik yang patut menjadi perhatian semua kalangan sehingga friksi dan perselisihan ditengah-tengah masyarakat akan bisa diminimalisir. Untuk itu, jajaran OPD dan instansi terkait agar bersikap netral dan bisa melakukan tindaklanjut kegiatan ini hingga ke tingkat RT dan RW. “ASN, Kepala Desa, BPD, Perangkat Desa, TNI dan Polri harus netral dan tidak boleh berpihak kesalah satu peserta pemilu,” tambahnya.