Semarang- Sentra penegakan hukum terpadu (Gakumdu) Pemilu Kota Semarang menghentikan penanganan dugaan kampanye ditempat ibadah yang melibatkan caleg S dari partai Gerindra. Bawaslu mengatakan ada perbedaan pendapat dari pihak kepolisian dan kejaksaan dalam penanganan kasus tersebut. “perbedaan pendapat dalam penanganan tersebut, terkait subyek pelaksana kampanye, penunjukan tim kampanye dan unsur dengan sengaja yang didalamnya ada niat jahat (mensrea) serta pemahaman pelanggaran kampanye apakah bersifat akumulatif atau alternatif “ ujar Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Semarang, Naya Amin Zaini, S.H., M.H. Rabu (30/1).
Menurut Naya terkait subyek kampanye, caleg S sebagai penanggung jawab kampanye yang tercantum di STTP no.19/XII/YAN.2.2/2018/Restabes diduga melakukan tindak pidana pemilu karena melakukan kampanye ditempat ibadah masjid Nur Hidayah kelurahan Mangunharjo kecamatan Tugu. Meskipun dalam giat ini caleg S hanya memperkenalkan diri dan justru bersama relawan Permak Bodi (Persatuan Emak-Emak Prabowo-Sandi) melakukan kampanye untuk pasangan calon presiden-wakil presiden nomor 02. Namun dalam pandangan kejaksaan unsur ini tidak terpenuhi karena mereka tidak mengkampanyekan caleg S yang tercantum dalam STTP tapi justru mengkampanyekan Prabowo-Sandi. “ menurut Bawaslu seharusnya kasus ini dilihat sebagai satu kesatuan tidak terpisah, karena dalam giat ini ada penyebaran bahan kampanye, ajakan untuk memilih paslon dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta pemilu, maka jika terjadi pelanggaran maka penanggung jawab kampanye adalah pihak yang diduga melakukan pelanggaran ” tambah Naya.
Perbedaan pendapat juga terkait mensrea (niat jahat), walaupun inisiatif untuk melakukan kampanye di tempat ibadah ini tidak berasal dari caleg S, namun berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi caleg S berada di lokasi kampanye hingga acara selesai. Menurut koordiv Hukum dan Datin Bawaslu kota Semarang, Arief Rahman, SH.MH membuktikan adanya niat jahat melandaskan pada pengetahuan dan kehendak karena yang bersangkutan dari hasil klarifikasi mengetahui karena itu adalah pelanggaran “ hal ini melanggar Pasal 280 ayat (1) huruf h, bahwa Pelaksana Kampanye, Peserta Pemilu, Tim Kampanye, dilarang berkampanye dengan menggunakan tempat ibadah, dengan pasal Pidana pada Pasal 521, ancaman pidana 2 (dua) tahun dan denda 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah)”. Unsur niat jahat dalam kasus ini menurut pakar hukum pidana Universitas Diponegoro Dr. Pujiyono, SH.M.Hum sudah terpenuhi.
Dalam pembahasan kedua lanjut Arief, Bawaslu sebenarnya berharap kasus ini bisa masuk ke tahap penyidikan kepolisian untuk dikaji lebih dalam dan mendapatkan bukti-bukti baru yang menguatkan. Akan tetapi kepolisian berpandangan jika kasus ini disidik juga akan mentah karena pihak kejaksaan sebagai penuntut umum tetap berpandangan kasus ini tidak memenuhi unsur utamanya menyangkut subyek hukum pelaksana kampanye dan sifat kampanye yang akumulatif.
Kasus dugaan kampanye ditempat ibadah ini berawal dari kegiatan kampanye yang dilaksanakan tidak sesuai dengan perijinan di STTP. Sementara surat pemberitahuan kampanye yang seharusnya ditembuskan ke Bawaslu kota Semarang juga tidak disampaikan oleh pelaksana kampanye sehingga pengawas pemilu di kecamatan Tugu tidak bisa melakukan pencegahan dugaan pelanggaran kampanye ditempat ibadah ini.
KOntributor : Bawaslu Kota Semarang