Scroll Top

Ratusan Tokoh Lintas Agama Tolak Politisasi Rumah Ibadah

Ratusan Tokoh Lintas Agama Tolak Politisasi Rumah Ibadah

 

Purworejo – Ratusan tokoh lintas agama yang tergabung dalam Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
Kabupaten Purworejo menolak politisasi rumah ibadah. Penolakan politisasi rumah ibadah disampaikan dalam literasi pengawasan Pemilu kepada tokoh lintas agama, kemarin, di Pendopo Rumah Dinas Bupati Purworejo.

Ketua Bawaslu Kabupaten Purworejo, Nur Kholiq S.H., S.Th.I, M.Kn., menjelaskan literasi pengawasan Pemilu merupakan bagian dari sosialasasi pengawasan partisipatif kepada kelompok sasaran. Literasi pengawasan, lanjut Kholiq adalah bagian dari ikhtiar Bawaslu Purworejo dengan menggandeng tokoh-tokoh lintas agama untuk mengawasi pelaksanaan Pemilu.

“Tokoh lintas agama dalam sosialisasi partisipasif ini sebagai upaya perlibatan masyarakat dalam kegiatan pengawasan Pemilu. Ada harapan besar terkait bagaimana peran tokoh lintas agama di Kabupaten Purworejo menciptakan pemilu yang kondusif,” jelas Kholiq.

Sementara itu, Nur Kholiq menyampaikan dalam kegiatan sosialisasi Bawaslu Purworejo membagikan serial buku pengawasan partisipasif versi agama yang ada di Indonesia. “Serial buku-buku literasi pengawasan yang diberikan diharapkan dapat menjadi bahan dan acuan untuk mengantisipasi ujaran kebencian dan berita bohong,”  Jelas Kholiq.

Koordinator divisi penyelesaian sengketa Alie Yafie, S.Sy., mengatakan ada upaya dari kelompok tertentu yang mencoba menggunakan agama untuk kepentingan politik terselubung. “Salah satunya yang sudah seringkali kita dengar politisasi rumah ibadah,” ujar Alie.

Menurut Alie, rumah ibadah sangat berbahaya kalau digunakan untuk mengembangkan politik-politik identitas. Politik identitas di tempat ibadah menurutnya, harus diakui dampaknya dapat menyebabkan disintegrasi bangsa. “Bawaslu berfikir bahwa pemuka agama memiliki peran yang sangat strategis dalam rangka mencegah penggunaan tempat ibadah untuk kontestasi politik,” ujar Alie.

Wakil Bupati Kabupaten Purworejo Yuli Hastuti, S.H., mengatakan aspek penting bagi legitimasi Pemilu adalah terselenggaranya pengawasan yang baik. “Melalui pengawasan yang baik proses dan mekanisme Pemilu akan selalu terjaga sesuai aturan,” kata Yuli Hastuti dalam pembukaan kegiatan literasi.

Kapolres Purworejo, AKBP Indra Kurniawan Mangunsong, S.H., S.IK., berharap pelaksanaan Pemilu pada tahap rapat umum sampai pencoblosan 17 April 2019 dapat berjalan dengan baik. “Pemilu akan berjalan dengan baik apabila semua unsur terlibat dalam pengawasan, termasuk tokoh lintas agama,” Jelas Indra Kurniawan.

Lebih lanjut Indra mengatakan Polri dan TNI berkomitmen menjaga kondusifitas Pemilu di Kabupaten Purworejo. TNI dan Polri menurutnya sepenuh hati menjaga stabilitas keamanan untuk mencegah berbagai hal yang membuat tidak kondusif mendekati masa pencoblosan.

Kontributor : Humas Bawaslu Purworejo

Leave a comment

Skip to content