Blora, (15/10) – Jelang dimulainya tahapan Pilkada serentak tahun 2020. Bawaslu Blora mulai mempersiapkan diri. Koordinasi dengan stakeholder terkait dimantapkan. Ketua Bawaslu Blora, Lulus Mariyonan dalam acara “Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik” yang diselenggarakan Kantor Kesbangpol Blora menyampaikan bahwa proses tahapan pilkada telah dimulai dengan penandatanganan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) pada 1 Oktober yang lalu . “Dalam Pilkada 2020 Bawaslu Blora mendapatkan anggaran pengawasan dari Pemkab Blora sebesar 8M”. Menurutnya, sebagian besar anggaran tersebut adalah untuk honor pengawas ad hoc (jajaran panwascam, panwaslu desa dan pengawas TPS).
Selanjutnya dalam kesempatan yang sama Lulus juga mengajak peserta yang hadir untuk turut menjadi mitra Bawaslu, sebagai pengawas partisipatif. “Di bulan oktober dan nopember Bawaslu akan punya kegiatan pengawasan partisipatif, kami mengajak semua pihak dari berbagai komunitas untuk andil, mari kita ramaikan kegiatan Bawaslu sebagai bagian pendidikan politik rakyat”, tegasnya.
Kegiatan Bawaslu sendiri terdiri dari 3 (tiga) kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif bersama komunitas, kemudian 3 (tiga) kegiatan pembentukan desa pengawasan, 3 (tiga) kegiatan pembentukan desa anti politik uang, serta 1 (satu) gelar budaya barongan pengawasan, yang semuanya bersumber dari APBN Bawaslu RI. Khusus terkait pembentukan desa APU, hal tersebut adalah tindak lanjut dari prototipe desa APU yang sudah ada di Blora sebelumnya. “Kami akan gencarkan keberadaan desa-desa APU di Kabupaten Blora, melanjutkan desa APU sebelumnya, seperti Desa Tutup Kecamatan Tunjungan yang dalam pileg dan pilkades tanpa politik uang” pungkas Lulus.
Bertempat diresto d’joglo Blora, acara yang dibuka Kepala Kantor Kesbangpol Blora Wahyu Jatmiko menghadirkan 3 (tiga) narasumber. Selain dari Bawaslu Blora, menghadirkan juga KPU Blora yang disampaikan Komisionernya Achmad Husain, dan akademisi dosen Unwahas Joko J Prihatmoko.
Humas Bawaslu Blora