Magelang – Bawaslu Kabupaten Magelang mengajak kaum perempuan untuk ikut terlibat aktif dalam pengawasan Pemilu. Sebanyak 100 peserta perempuan dari berbagai komunitas mengikuti kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif dengan tema “Saya Perempuan Anti Politik Uang” yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kab. Magelang. Kegiatan ini juga mengundang Anggota Bawaslu Republik Indonesia Divisi Penindakan ibu Dr. Ratna Dewi Petalolo S.H., M.H (29/11/2019)
Perempuan merupakan salah satu kelompok rentan yang harus dilibatkan dalam mencegah politik uang. Politik uang merupakan kejahatan yang harus diwaspadai. Melalui Pemilu yang bersih juga mampu membentuk masyarakat menjadi baik dan sejahtera. Pemilu harus dilaksanakan dengan kesadaran tinggi, bahwa setiap yang memiliki hak tentu akan menentukan pemimpin yang baik. Hal ini membutuhkan proses yang seharusnya tidak singkat.
“Banyak orang berangapan pemilu hanya prosesi ketatanegaraan. Tetapi sesunggunhnya lebih dari pada itu pemilu butuh proses yang detail dan panjang.” Ujar Dewi. Pemilu bagi dia adalah sebuah kebutuhan yang seharusnya masyarakat cari, untuk kebaikan bangsa dikemudian hari.
Dalam Pemilu kita warga masyarakat terlebih perempuan adalah sebagai kontrol demokrasi. Jika menilik data Bawaslu kita belum bisa mencapai hal tersebut. Banyak dari kita khususnya perempuan belum memiliki kesadaran dan keberanian untuk melaporkan segala pelanggaran yang terjadi. Bawaslu tentu akan menjamin keberanian warga dalam melaporkan.
Pemilu yang berintegritas adalah pemilu yang jujur, bebas, dan adil. Politik uang mungkin sangat dekat disekitar kita, namun beberapa dari kita tidak bisa berbuat lebih. Seluruh perempuan pasti terlibat aktif dalam berbagai komunitas, melalui peran komunitas yang positif dapat menyuarakan hal baik dan tentunya keberanian dalam menolak politik uang. “Politik uang dikategorisasikan sebagai kejahatan pemilu, yang nantinya akan melahirkan pemerintahan koruptif” tegas Dewi dihadapan peserta Sosialiasi Pengawasan Partipatif.
Kabupaten Magelang sendiri memiliki banyak komunitas keluarga yang berkomitmen untuk tolak politik uang melalui kesepakatan dalam membentuk Desa/Kelurahan anti politik uang. Sebanyak 11 Desa/Kelurahan sudah terbentuk di Kabupaten Magelang. Komitmen inilah yang harus tetap terus dijaga dengan secara aktif Bawaslu memberikan edukasi yang memantik semangat warga.
Perempuan kelahiran Sulawesi Tengah tersebut juga menjelaskan beberapa hal terkait isu peran perempuan dalam demokrasi Indonesia seperti, rendahnya keterwakilan dalam politik dan kurangnya kepercayaan diri perempuan dalam menyuarakan kebijakan harus menjadi fokus demi demokrasi lebih maju.
Penulis : Yusuf
Editor : Humas Bawaslu Jateng