Pemilu Harus Lebih Baik

PATI – Ada beberapa pihak mempengaruhi proses dan hasil pemilu antara lain yaitu parpol, penyelenggara dan masyarakat/pemilih. Pemilu yang berkualitas akan terwujud jika ketiga pihak tersebut menjalankan fungsinya secara berintegritas. Hal tersebut diungkapkan Ahmad Hanafi Direktur IPC (Indonesian Parliamantary Center) saat seminar Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) dasar 2021 di Kabupaten Pati, Kamis pagi (7/10).

Hanafi memaparkan bahwa Komnas HAM RI telah menemukan beberapa masalah yang timbul di masyarakat, yang berpotensi menyebabkan hilangnya hak asasi publik saat pemilu antara lain yaitu masalah hilangnya hak pilih warga, ujaran kebencian dan diskriminasi bermasalahnya pemenuhan hak pilih kelompok rentan dan potensi kehilangan hak untuk memilih bagi pekerja. Dari beberapa masalah yang ditemukan tersebut, Hanafi menganggap bahwa kehadiran kader SKPP bisa mengadvokasi hak hak masyarakat yang berpotensi hilang tersebut.

Bagaimana kader SKPP memperjuangkan hak hak masyarakat saat pemilu dengan beberapa cara yaitu kenali hak publik, cari informasi dan Just Do It (terjun langsung ke masyarakat) sehingga pemilu berlangsung secara demokratis dan rakyat sejahtera. Menurut Hanafi, Pemilu sebagai salah satu jalan untuk menuju kesejahteraan.

Selain Hanafi, hadir juga dalam kesempatan tersebut sebagai narasumber, Tim Asistensi Bawaslu RI Ahmad Jukari. Ia menyampaikan ada beberapa potensi pelanggaran yang timbul saat hari pemungutan suara yaitu pencoblosan sisa surat suara oleh KPPS, merusak surat suara yang sudah dicoblos pemilih, pemilih MS tidak dilayani hak pilihnya, KPPS tandai surat suara, penggunaan hak pilih dua kali atau lebih, dan pemilih tidak memenuhi syarat gunakan hak pilih.

Sehingga dibutuhkan partisipasi masyarakat untuk meminimalisir potensi tersebut. Salah satunya adalah dengan melaporkan jika menemukan dugaan pelanggaran melalui aplikasi Gowaslu yang dibuat oleh Bawaslu. Ia sangat menyayangkan minimnya partisipasi masyarakat melaporkan dugaan pelanggaran melalui aplikasi ini pada Pemilu 2019. Dari seluruh Indonesia hanya terdapat 48 laporan yang masuk lewat aplikasi Gowaslu. Untuk itu kader SKPP harus hadir untuk menggugah kesadaran masyarakat untuk ikut aktif melaporkan dugaan pelanggaran pemilu/pilkada.

Leave a comment