SKPP Sebagai Strategi Pengembangan Budaya Politik Partisipatif

Izza Zain saat memaparkan materi terkait peran pemuda dalam partisipasi politik

 

Magelang – Peneliti Sindikasi Pemilu dan Demokrasi, Aqidatul Izza Zain menegaskan pentingnya Pemerintah dalam menggandeng generasi muda untuk mengembangkan budaya politik di Indonesia. Hal tersebut disampaikan dalam materinya yang berjudul “Membangun Budaya Politik Partisipatif Pemuda dalam Pemilu 2024” saat sesi seminar SKPP tingkat dasar di Atria Hotel Magelang, kami (4 Oktober 2021).

Izza menilai jumlah generasi muda yang saat ini menempati posisi sebagai populasi terbesar di Indonesia membuatnya menjadi faktor krusial dalam mencapai partisipasi pemilihan substansial, dimana pemilih datang ke TPS memang murni untuk menyampaikan aspirasi, bukan karena faktor lain (money politic,dan lain-lain). Izza menjelaskan bahwa sampai dengan saat ini Budaya Politik belum mencapai level partisipan, dimana masyarakat bukan hanya memilih calon tetapi ikut aktif terlibat dalam proses-proses pemilihan mulai dari calon sampai dengan pengawas.

Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, yang pertama adalah posisi generasi muda di pemilu masih sebagai subyek. Hal ini dibuktikan dengan porsi anggota legislatif di DPR dan DPRD yang masih sangat sedikit (<10%), ditempatkannya para generasi muda dinomor buncit saat pemilihan dan posisi-posisi strategis lainnya, dan minimnya edukasi politik bagi para generasi muda karena stigma politik bukan untuk para pemuda masih sangat kuat di Indonesia. Sebab kedua tidak berkembangnya budaya politik di Indonesia adalah politik uang. Perhelatan demokrasi yang seharusnya memperjualbelikan visi, misi dan track record calon berubah menjadi jual beli suara dengan uang semata. Hal tersebut kemudian mengaburkan kontrak sosial antara calon dengan masyarakat. Yang terjadi kemudian, masyarakat tidak bisa menuntut keadilan apabila pemerintah kemudian menjadi korup.

“Politik Uang sudah menjadi masalah yang mengakar ke segala sektor kehidupan. Bentuk politik uang yang ikut berevolusi mengikuti perkembangan jaman juga menyulitkan pemberantasan. Pemberian voucher, pulsa, dan bentuk-bentuk lain menjadikan politik uang sulit dideteksi dan diidentifikasi.” Ujar Izza.

Izza menilai ide program SKPP, Desa Pengawasan, dan Desa Anti Politik Uang dari Bawaslu menjadi salah satu solusi jitu untuk menanamkan pemahaman kepada masyarakat mengenai pendidikan politik dan pemilu. Izza berharap program-program tersebut dapat membuka mata masyarakat mengenai peran Pemilu bukan hanya sebagai kegiatan 5 tahun sekali semata, tetapi juga berpengaruh langsung ke berbagai aspek kehidupan masyarakat. Izza juga berharap program-program Bawaslu tersebut dapat menyadarkan masyarakat akan bahaya politik uang. Jika masyarakat sudah kebal dengan godaan politik uang, meskipun bentuknya bisa berubah-ubah, masyarakat dapat langsung mengidentifikasi dan melaporkan hal tersebut ke Bawaslu.

 

Penulis : Arsyan

Humas Bawaslu Jateng

Leave a comment