Cilacap – Bawaslu Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif di Hotel Dafam Cilacap, Kamis (18 November 2021). Kegiatan diawali dengan pembukaan oleh Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Fajar SAKA pada pukul 09.00 WIB. Dalam pembukaan, Fajar menyampaikan bahwa sebelum di Cilacap, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan kegiatan serupa sebanyak empat kali di titik lokasi yang berbeda-beda tersebar di Jawa Tengah.
“Semangat kegiatan ini adalah Bawaslu Provinsi Jawa Tengah ingin mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa pengawasan pemilu adalah demi kepentingan kita bersama dan pemilu adalah milik kita bersama,” ucap Fajar.
Di hadapan 50 peserta yang berasal dari LSM, tokoh masyarakat, alumni SKPP, dan Pramuka Kwarcab Cilacap, Fajar kemudian menjelaskan bahwa sampai saat ini terjadi kecenderungan publik lebih banyak acuh terhadap urusan pemilu dan politik. Publik menganggap urusan politik adalah ranah KPU, Bawaslu, dan DPR. Padahal, wujud politik adalah kebijakan yang sangat berpengaruh di kehidupan sehari-hari.
“Penyebab kasus terjadinya kurangnya pangan, pupuk, rusaknya fasilitas umum dan jalanan bisa jadi karena kesalahan pengambilan kebijakan,” jelas Fajar.
Berdasarkan hal tersebut, Fajar kemudian mengajak masyarakat untuk bisa lebih aktif terlibat dalam dunia politik. Keterlibatan tersebut bukan hanya ikut mencoblos berdasar visi dan misi, tetapi juga ikut mengawasi, baik saat proses pemilihan atau pasca pemilihan. Fajar menghimbau kepada masyarakat untuk ikut mengontrol kinerja pemerintahan dengan mengawasi kebijakan-kebijakan yang ditetapkan apakah sudah sesuai dengan visi misi saat kampanye.
“Bapak/Ibu berhak untuk menagih janji dari pemerintah apabila kinerja mereka tidak sesuai dengan visi misi. Dan jadikan kinerja pemerintah tersebut sebagai bahan evaluasi di pemilihan selanjutnya,” jelas Fajar.
Fajar kemudian menambahkan bahwa masalah utama yang dihadapi dalam pemilu sampai saat ini adalah kasus politik uang. Fajar meminta, selain lebih aktif dalam dunia politik, masyarakat juga mampu menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab untuk membangun demokrasi yang sehat.
“Kami berharap dengan terbentuknya masyarakat yang sadar akan pentingnya demokrasi sehat akan mampu menghilangkan praktik politik uang secara total. Meskipun ada pelaku/pemberi, selama calon penerima mau menolak atau melaporkan ke Bawaslu, maka kami yakin politik uang akan punah,” tutup Fajar.
Penulis : Arsyan
Foto : Bima
Humas Bawaslu Jateng