SEMARANG – Dosen Ilmu Politik FISIP Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, Nur Syamsuddin menyatakan kerja-kerja pengawasan pemilu harus dilakukan secara kolaboratif. Sebab, pemilu adalah momentum untuk menjunjung tinggi kedaulatan rakyat.
Hal tersebut disampaikan Nur Syamsuddin saat menjadi narasumber dalam acara rapat koordinasi dengan tema: “Peran Media dan Stakholders dalam Persiapan Pengawasan Pemilu” yang diselenggarakan Bawaslu Jawa Tengah pada Selasa (31 Mei 2022).
Syamsuddin menyebut, Bawaslu sebagai lembaga negara mengambil peran dalam kepemimpinan pendidikan politik/pemilih. Pendidikan politik dilakukan seara kolaboratif dengan seluruh lembaga yang mempunyai kompetensi melakukan pendidikan politik.
“Pendidikan pemilih yang berbasis pada citizen jurnalisme dengan menggunakan social media agar masyarakat mau mengambil peran aktif menjalankan fungsi kewargaan,” kata Nur.
Selain itu, kata Nur, Bawaslu membangun pendidikan pemilih agar mereka melakukan dua hal, yaitu (1) masyarakat menggunakan hak pilihnya dalam pemilu dan pilkada (partisipasi); (2) mereka mau mengambil peran aktif mengawasi jalannya pemilu dan melaporkan temuan dugaan pelanggaran pemilu dan pilkada (pengawasan).
Koordinator Humas Bawaslu Jawa Tengah Rofiuddin menyatakan pada 2024 nanti akan ada gawe besar dalam proses demokrasi. Di tahun tersebut akan digelar pemilu dan pilkada. Selama ini, Bawaslu di Jawa Tengah sudah melakukan berbagai program untuk peningkatan partisipasi masyarakat dalam mengawal pemilu. Di antaranya: webinar/talkshow bertema pengawasan pemilu, desa pengawasan, desa anti politik uang, Saka Adyasta, sosialisasi melalui iklan layanan masyarakat, pembuatan film dan lain-lain.
Selain itu, berbagai kanal layanan juga disediakan Bawaslu Jateng. Kanal tersebut bisa digunakan masyarakat untuk menyampaikan pendapat, aduan, permohonan informasi dan lain-lain.
/Humas Bawaslu Jateng