Bawaslu Jawa Tengah Siap Tangani Temuan dan Laporan Pelanggaran


Bawaslu Provinsi Jawa Tengah melaksanakan kegiatan Fasilitasi Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran di Hotel Patra Jasa Semarang (Kamis, 8 Desember 2022)

Semarang – Bawaslu Jawa Tengah menyatakan sudah sangat siap untuk melakukan penanganan temuan maupun laporan. Saat ini tahapan pemilu 2024 sudah berjalan.
Sebagai salah satu kesiapan untuk pematangan, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah melaksanakan kegiatan Fasilitasi Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran di Hotel Patra Semarang.

Kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 8-9 Desember 2022 ini dihadiri oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Kepala Sekretariat Bawaslu Jawa Tengah, Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, jajaran staf Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, dan peserta dari 35 Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah.

Kordiv Penyelesaian Sengketa dan Wakordiv Pencegahan & Partisipasi Masyarakat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Heru Cahyono mengungkapkan sebagai PIC (Person In Change) Pendaftaran Parpol tingkat Provinsi Jawa Tengah Heru mengucapkan rasa syukur dan berterima kasih atas kerja-kerja pengawasan sampai saat ini.

“Tercatat hari ini sudah menuju penghujung tahapan akhir tahun 2022. Kalau kita melihat sub tahapan ini, kita sudah memasuki sub tahapan verifikasi faktual perbaikan yang kemarin sudah selesai dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 2022”, ungkap Heru.

Heru menjelaskan pencermatan terkait saran perbaikan yang dilakukan, tidak hanya pada tahapan pengawasan pendaftaran partai politik. Ke depan sampai tahun 2024 akan ada PICnya untuk pengawasan pada setiap tahapannya.

“Ke depan ini menjadi kontrol kepada jajaran Bawaslu Kab/kota terkait saran perbaikan. Tidak hanya laporan, tetapi juga berasal dari hasil pengawasan yang outputnya dirasa mekanismenya ada kesalahan maupun kekeliruan”, kata Heru.

Di sesi sambutan yang kedua, Kordiv Penanganan Pelanggaran dan Wakordiv SDM Organisasi, Ahmad Husain menjelaskan, temuan dan laporan adalah dua info awal terhadap dugaan terhadap pelaksanaan pemilu 2024 yang perlu diantisipasi bersama.
Temuan intinya berasal dari hasil yang ditemukan dari jajaran internal Bawaslu, meliputi Bawaslu Republik Indonesia, Provinsi, Kabupaten/Kota, jajaran panwascam, panwaslu desa kelurahan, dan pengawas TPS”, ungkap Husain

Husain menambahkan sementara untuk laporan, sumbernya dari eksternal atau di luar jajaran pengawas, seperti warga negara Indonesia yang mempunyai hak memilih, peserta pemilu, maupun pemantau pemilu.

Husain juga menegaskan, pemutakhiran data pemilih jangan hanya berfokus pada data akhirnya saja, tetapi juga pada tahap awal rekrutment pantarlih. karena pantarlih rekrutmentnya bukan berdasarkan dari seleksi tetapi berasal dari penunjukan. “Pastikan pantarlihnya netral,” jelas Husain.

Sambutan sekaligus pembukaan oleh Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Muhammad Amin menjelaskan bahwasannya tahapan-tahapan bulan ini adalah dilaksanakannya pengawasan terkait proses perekrutan badan Ad Hoc KPU. Amin menghimbau dari fenomena menarik ini, bisa menjadi kajian untuk jajarannya, baik dari Bawaslu Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Di samping itu, Amin menambahkan selain proses perekrutan Badan Ad Hoc KPU, juga masih ada berjalannya waktu proses verifikasi perbaikan dan verfak terkait calon pserta pemilu tahun 2024.

“Dari fenomena hal menarik dan dinamika yang sangat luar biasa ini tentunya perlu kita sikapi bersama” kata Amin.

Amin menambahkan, fenomena tahun 2024 lebih berkembang daripada pemilu 2019. Tentunya muara dan penegakan hukum atau Law Inforcementnya ada di jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota, sehingga perlu adanya pandangan yang sama dari tiap-tiap jajarannya.” kata Amin.

Dari kegiatan yang dilaksanakan tanggal 8-9 Desember 2022 ini, harapan Amin dapat menjadikan perspektif yang baru bagi jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota terutama pada bagian ada output dan outcome yang jelas pada pemetaan temuan maupun laporan pelanggaran.

Penulis & dokumentasi : B. Bimantara

Leave a comment

Skip to content