Semarang – Komisi II DPR RI melaksanakan Kunjungan Kerja (Kunker) ke wilayah Jawa Tengah pada hari Selasa (21/11/2023). Kunker bertempat di Kantor Gubernur Jawa Tengah ini dimaksudkan untuk mengecek kesiapan dari Pemerintah Daerah, penyelenggara pemilu, peserta stakeholder terkait dalam pelaksanaan tahapan Pemilu 2024. Kegiatan tersebut dihadiri oleh KPU Provinsi Jawa Tengah, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, jajaran sentra Gakkumdu Jawa Tengah dan perwakilan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Jawa Tengah.
Beberapa hal yang menjadi perhatian Komisi II DPR RI dalam kunker tersebut antara lain; penanganan netralitas ASN/TNI/Polri di Jawa Tengah, pengadaan dan distribusi logistik, kesiapan menghadapi kampanye, hingga perkembangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) di Jawa Tengah. Pertanyaan-pertanyaan seputar hal tersebut dilontarkan oleh para anggota Komisi II yang hadir dalam forum tersebut. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Muhammad Amin menjelaskan bahwa mengenai perkembangan NPHD untuk Bawaslu Kabupaten/Kota saat ini hampir selesai. Sebanyak 33 dari total 35 Bawaslu Kabupaten/Kota telah menandatangani NPHD. Dua Bawaslu Kabupaten yang belum melaksanakan penandatanganan NPHD adalah Kabupaten Pati dan Kabupaten Pemalang. Belum terlaksananya kegiatan penandatanganan NPHD tersebut dikarenakan belum tercapainya kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Bawaslu setempat.
Mengenai netralitas ASN/TNI/Polri, Amin menjelaskan bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan berbagai langkah preventif seperti koordinasi dan audiensi dengan instansi terkait. Selain itu Bawaslu Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan berbagai kegiatan seperti sosialisasi mengenai larangan-larangan bagi ASN selama tahapan pemilu.
“Bawaslu Jateng menaruh perhatian penuh mengenai netralitas ASN/TNI/Polri selama tahapan Pemilu 2024. Kami sudah mendorong agar dilaksanakan penandatanganan pakta integritas ASN serta melakukan audiensi kepada instansi pembina seperti Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Markas Komando Daerah Militer (Makodam).” terang Amin.
Lebih lanjut, Amin juga menjelaskan bahwa untuk memastikan suksesnya pemilu 2024 kedepan, Bawaslu telah melaksanakan sosialisasi kepada pemilih pemula melalui program Bawaslu go to school, kerja sama dengan universitas-universitas, Sekolah Kepemiluan, hingga pembentukan gugus tugas pengawas media sosial.
“Kami mengerahkan semua usaha baik dalam bentuk kegiatan, himbauan kepada masyarakat untuk memastikan pencegahan berjalan efektif.” tutup Amin.
Kontributor: Syaiful Mujib