Ungaran – Pemilu 2024 saat ini telah memasuki tahapan paling rawan dari rangkaian tahapan lainnya. Tanggal 28 November 2023 menjadi garis start dimulainya tahap kampanye bagi para peserta pemilu dan berlangsung hingga tanggal 10 Februari 2024 mendatang. Selain kampanye, tahapan yang tak kalah penting yakni pemenuhan logistik juga tengah berlangsung terlebih dahulu. Konsep pemenuhan logistik pemilu 2024 ini berbeda dengan pemilu 2019 lalu, dimana pada pemilu kali ini tahapan logistik dibagi menjadi dua (2) tahap. Tahap pertama dimulai dari 20 September lalu sampai dengan 6 Desember 2023. Pemenuhan logistik pemilu menjadi suatu keharusan. Peralihan musim, potensi bencana, serta terbaginya fokus pengawas dalam mengawasi dua tahapan sekaligus membuat kerawanan selama tahapan logistik meningkat. Mengantisipasi hal tersebut Bawasu Provinsi Jawa Tengah mengundang 35 Bawaslu Kabupaten/Kota dalam rangka berkonsolidasi mengawal tahapan logistik pemilu.
Kegiatan yang dilaksanakan di Kantor Kelurahan Gedanganak Kabupaten Semarang tersebut berlangsung selama dua hari dimulai dari hari Selasa (28/11/2023). Melalui kegiatan tersebut, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah ingin mematangkan persiapan pengawas di Kabupaten/Kota secara kapasitas ataupun mental dalam melakukan pencegahan dan pengawasan di tahap logistik. Saat ini pengawas pemilu mendapatkan amanah yang begitu besar untuk memastikan tahapan logistik berjalan dengan lancar mulai dari tahap perencanaan hingga distribusi. Hal ini disampaikan oleh Muhammad Rofiuddin selaku Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah pada saat pembukaan.
“Tanpa logistik pemilu yang benar dan lengkap, pemilu tidak akan bisa berjalan. Tugas kita adalah memastikan pemenuhan logistik pemilu tepat jenis, tepat jumlah, dan tepat kualitas” Ucap Rofi.
Bawaslu Provinsi Jawa Tengah menghadirkan dua narasumber eksternal sekaligus pada kegiatan konsolidasi tersebut untuk memastikan pasca kegiatan konsolidasi para pengawas di Kabupaten/Kota telah matang dalam hal kapasitas atau persiapan mental. Narasumber pertama adalah Fajar SAKA selaku Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah periode (2017-2022). Pada materinya, Fajar membagikan pengalamannya Bawaslu Provinsi Jawa Tengah melakukan pengawasan tahapan logistik di Pemilu 2019. Selain itu Fajar menjelaskan mengenai strategi pengawasan dari perencanaan, pengadaan, distribusi, hingga penyimpanan.
“Pengawasan tahapan logistik ini merupakan tugas yang bisa tampak dan juga tidak tampak. Meskipun begitu, keberadaannya sangat berdampak pada pelaksanaan pemilu” terang Fajar.
Narasumber kedua berasal dari Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah periode 2023-2028, Basmar Perianto Amron. Dalam materinya, Basmar menjelaskan mengenai posisi pengadaan logistik dan strategi KPU menghadapi kampanye mendatang. Menurutnya, menghadapi dua tahapan tersebut perlu adanya sinkronisasi dan koordinasi yang baik antara KPU dan Bawaslu
Humas Bawaslu Jateng