Semarang – Bawaslu Provinsi Jawa Tengah menggelar Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif pada Rabu (24 Juli 2024). Kegiatan tersebut dilaksanakan selama setengah hari bertempat di Hotel Santika Premiere Semarang. Sebanyak 100 peserta dari Bawaslu Kabupaten/Kota, Forkopimda Jawa Tengah, akademisi,organisasi mahasiswa, media, hingga stakeholder terkait hadir mengikuti kegiatan ini. Fokus kegiatan kali ini adalah mengenai peluncuran peta kerawanan Pilkada 2024 di Provinsi Jawa Tengah.
Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Nur Kholiq dalam sambutannya menjelaskan, peta kerawanan Pilkada 2024 ini berbeda dengan indeks kerawanan pemilu/pilkada yang pernah dibuat sebelumnya. Peta kerawanan Pilkada 2024 yang disusun oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah ini tidak memiliki skor untuk masing-masing potensi kerawanan yang ada. Kholiq menjelaskan, peta kerawanan Pilkada 2024 ini akan berfokus pada penggambaran kerawanan apa saja yang berpotensi terjadi di setiap tahapan Pilkada 2024 dan kemudian diklasifikasi dalam kerawanan rendah, sedang, dan tinggi. Kholiq meyakini identifikasi kerawanan pilkada dengan menyusun peta kerawanan ini memudahkan Bawaslu dan pihak-pihak terkait untuk melakukan langkah pencegahan. Kholiq menyampaikan bahwa penyusunan peta kerawanan pilkada 2024 dilakukan bersama 35 Bawaslu Kabupaten/Kota dan menggunakan basis data dari Pemilu 2024 lalu.
Kholiq menambahkan, salah satu kerawanan tinggi yang dideteksi Bawaslu Provinsi Jawa Tengah di Pilkada 2024 adalah terjadinya Pemungutan Suara Ulang (PSU). Berdasarkan data pada Pemilu 2024 lalu, ada sekitar 30 PSU di Jawa Tengah akibat dari ketiadaan profesionalitas penyelenggara pemilu.
“Kami ingatkan kepada teman-teman pengawas untuk selalu menjaga integritas. Kita minimalisir terjadinya PSU di Pilkada nanti,” ucap Kholiq.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Jawa Tengah, Haerudin yang hadir mewakili Pj Gubernur Jawa Tengah mengapresiasi digelarnya giat ini. Haerudin menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah telah menunggu dirilisnya informasi mengenai kerawanan Pilkada 2024 ini. Pemprov Jawa Tengah berharap melalui peta kerawanan Pilkada 2024, Bawaslu dan Pemprov Jawa Tengah dapat menyusun langkah preventif yang efektif untuk memastikan Pilkada kedepan berjalan dengan lancar. Haerudin mengingatkan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Tengah untuk juga melakukan pengawasan di media sosial sepanjang tahapan Pilkada 2024.
“Percikan-percikan sekecil apapun di media sosial dan dunia nyata harus kita tindaklanjuti dengan serius untuk memastikan Pilkada 2024 nanti berjalan dengan lancar dan damai,” ucap Haerudin.
Bawaslu Jateng