Lompat ke isi utama

Berita

Bawaslu Jateng Dorong Pesantren Jadi Mitra Strategis Penguatan Pengawasan Partisipatif

SEMARANG – Bawaslu Provinsi Jawa Tengah terus memperluas pelibatan masyarakat dalam pengawasan demokrasi melalui penguatan ekosistem pengawasan partisipatif. Salah satu elemen masyarakat yang dinilai memiliki potensi besar untuk mengambil peran strategis tersebut adalah pesantren.

Hal itu menjadi pokok pembahasan dalam kegiatan Literasi Pojok Pengawasan (LPP) Volume 25 yang mengangkat tema “Pesantren dalam Pengembangan Ekosistem Pengawasan Partisipatif”. Kegiatan ini menghadirkan dua narasumber, yakni Hasan Basri, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat, serta Nasron, Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Kota Pekalongan.

Kegiatan diikuti jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah dan Nusa Tenggara Barat, kader pengawas partisipatif, serta masyarakat umum melalui siaran media sosial Bawaslu.

Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Muhammad Amin, saat membuka kegiatan menyampaikan bahwa pesantren memiliki posisi penting dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Selain menjadi pusat pendidikan dan pembentukan karakter keagamaan, pesantren juga mempunyai sejarah panjang dalam perjuangan bangsa serta kontribusi dalam membangun kesadaran masyarakat.

“Pesantren menjadi menarik untuk kita kaji karena memiliki sejarah perjuangan yang luar biasa. Jika dahulu pesantren menjadi salah satu pusat perjuangan kemerdekaan, sekarang bagaimana potensi tersebut dapat dikorelasikan dengan perjuangan menegakkan demokrasi,” ungkapnya.

Muhammad Amin juga menyoroti besarnya potensi pesantren di Indonesia. Dengan jaringan kelembagaan, pengaruh tokoh agama, serta jumlah santri yang besar, pesantren dapat menjadi ruang strategis untuk membangun kesadaran politik masyarakat yang berintegritas.

Ia berharap forum tersebut dapat menghasilkan formulasi dan pola pelibatan pesantren yang efektif dalam pengawasan partisipatif. Terlebih, Bawaslu Jawa Tengah selama ini telah mengembangkan berbagai program seperti Desa Pengawasan, Desa Antipolitik Uang, Pojok Pengawasan, serta kerja sama dengan berbagai lembaga dan komunitas.

Sementara itu, dalam keynote speech, Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Wahyudi Sutrisno, menegaskan bahwa pengembangan pengawasan partisipatif membutuhkan ekosistem yang dibangun melalui kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat.

Menurutnya, berbagai upaya telah dilakukan Bawaslu Jawa Tengah, mulai dari pembentukan komunitas pengawasan hingga pengembangan Desa Pengawasan dan Desa Antipolitik Uang. Namun, upaya tersebut masih perlu diperluas agar semakin banyak kelompok masyarakat terlibat aktif dalam mengawal demokrasi.

“Salah satu yang ingin kita libatkan adalah pesantren. Pesantren merupakan elemen strategis yang memiliki potensi besar untuk menjadi bagian dari ekosistem pengawasan partisipatif,” jelasnya.

Ia memaparkan, berdasarkan data tahun 2025, terdapat sekitar 42.849 pesantren di Indonesia dengan jumlah santri mencapai kurang lebih 6,3 juta orang. Jumlah tersebut bahkan berpotensi meningkat seiring pemutakhiran data pesantren dan santri.

Besarnya jumlah tersebut menjadi potensi tersendiri, terlebih generasi muda, termasuk kalangan santri, memiliki peran penting dalam menentukan masa depan demokrasi. Pada Pemilu 2024, sekitar 25 persen pemilih berasal dari Generasi Z. Ke depan, keterlibatan generasi muda akan semakin besar dengan hadirnya pemilih dari Generasi Alpha pada Pemilu 2029.

Wahyudi menambahkan, pesantren tidak hanya memiliki kekuatan dari sisi jumlah, tetapi juga mempunyai akar sosial yang kuat. Pendidikan karakter, nilai moral, etika, tanggung jawab, serta kepedulian terhadap kehidupan bermasyarakat dan bernegara merupakan modal penting dalam membangun budaya pengawasan.

Ia juga mengaitkan peran tersebut dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren yang menempatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan dan penanaman cinta tanah air sebagai bagian dari tujuan penyelenggaraan pesantren.

Lebih lanjut, Wahyudi mendorong jajaran Bawaslu di daerah untuk mulai memperluas pendekatan kepada lembaga pesantren. Selama ini, kerja sama dan kegiatan pengawasan partisipatif lebih banyak menyasar sekolah maupun perguruan tinggi. Ke depan, pesantren perlu mendapatkan perhatian yang lebih besar.

Beberapa langkah yang dapat dilakukan di antaranya menjalin kerja sama kelembagaan dengan pesantren, menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Pengawasan Partisipatif dengan sasaran komunitas pesantren, serta memberikan bimbingan teknis dan sosialisasi kepada ustaz, ustazah, dan para santri.

Santri sebagai Kekuatan Moral dan Penjaga Demokrasi

Memperkuat gagasan tersebut, Hasan Basri dalam paparannya bertajuk “Pesantren dalam Pengembangan Ekosistem Pengawasan Partisipatif: Santri Bergerak, Pemilu Bermartabat” menekankan bahwa keterlibatan masyarakat menjadi kebutuhan penting dalam mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan bermartabat.

Ia mengungkapkan, keterbatasan jangkauan struktural dan personel Bawaslu di seluruh wilayah Indonesia menjadikan partisipasi masyarakat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pengawasan pemilu. Menurutnya, pengawasan partisipatif merupakan upaya mengembalikan kekuatan pengawasan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan.

Hasan Basri juga memaparkan realitas pelanggaran pada Pemilu 2024. Berdasarkan data Satu Data Bawaslu yang ditampilkan dalam materinya, terdapat 1.692 laporan pelanggaran yang diregistrasi Bawaslu dan 1.133 temuan yang teregister. Ancaman yang mendominasi antara lain politik uang, pelanggaran netralitas ASN, serta kesalahan administrasi dalam pemungutan suara.

Menurutnya, pesantren memiliki akar sejarah panjang dalam menjaga bangsa. Jika pada masa perjuangan kemerdekaan ulama dan santri berperan dalam mempertahankan NKRI, maka pada masa kini perjuangan tersebut dapat diwujudkan melalui upaya menjaga demokrasi dari korupsi politik, politik uang, dan penyebaran hoaks.

Hasan Basri menyebut terdapat tiga posisi strategis santri dalam kehidupan demokrasi, yaitu Moral Force (kekuatan moral), Agent of Change (agen perubahan), dan Social Control (kontrol sosial).

Sebagai kekuatan moral, santri diharapkan mampu menjaga nilai kejujuran, amanah, keadilan, dan integritas dalam proses demokrasi. Sebagai agen perubahan, santri dapat mendorong peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemilu yang berintegritas dan bebas hoaks. Sementara sebagai kontrol sosial, santri dapat mengawasi tahapan pemilu serta mengkritisi potensi penyimpangan dan politik uang di lingkungan sekitarnya.

Ia juga menekankan bahwa nilai-nilai pendidikan pesantren, seperti shiddiq (kejujuran), amanah (dapat dipercaya), tabligh (menyampaikan kebenaran), serta kemandirian, memiliki keterkaitan erat dengan prinsip penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, transparan, dan akuntabel.

Dalam implementasinya, Hasan Basri mendorong sejumlah bentuk kolaborasi antara Bawaslu dan pesantren. Di antaranya melalui nota kesepahaman dengan pengasuh pondok pesantren, sosialisasi dan edukasi politik kepada santri, pemantauan bersama tahapan pemilu, hingga pembentukan satuan tugas ant politik uang dan politisasi SARA di lingkungan pesantren.

Santri juga dapat mengambil peran langsung melalui observasi di tempat pemungutan suara, menjadi relawan pengawasan, melaporkan dugaan pelanggaran kepada Bawaslu, serta mengembangkan edukasi pemilu melalui diskusi dan kajian akademik di lingkungan pesantren.

Tidak hanya di ruang fisik, Hasan Basri turut mendorong santri memanfaatkan teknologi digital untuk menjaga demokrasi. Beberapa langkah yang dapat dilakukan adalah menyebarkan infografis mengenai pengecekan daftar pemilih, mengawasi informasi di media sosial, melaporkan hoaks dan ujaran kebencian, serta mengembangkan Pojok Pemilih Digital.

Bawaslu Kota Pekalongan Perkuat Kolaborasi dengan Pesantren

Paparan berikutnya disampaikan Nasron dari Bawaslu Kota Pekalongan. Ia menjelaskan bahwa pengembangan ekosistem pengawasan partisipatif merupakan jejaring kolaborasi berkelanjutan antara Bawaslu dan berbagai elemen masyarakat untuk mengawal integritas demokrasi serta mencegah pelanggaran pemilu secara kolektif.

Menurutnya, pesantren memiliki tiga modal utama untuk mendukung pengawasan partisipatif, yakni modal nilai, modal komunitas, dan modal pendidikan. Nilai kejujuran, amanah, tanggung jawab, disiplin, keadilan, serta kepedulian sosial menjadi fondasi perilaku demokratis. Sementara jejaring kiai, nyai, pengasuh, ustaz, ustazah, santri, alumni, wali santri, dan masyarakat merupakan kekuatan sosial yang dapat dikembangkan.

Nasron memaparkan, di Kota Pekalongan terdapat 45 pondok pesantren aktif dengan jumlah 3.794 santri yang tersebar di empat kecamatan. Data tersebut bersumber dari Seksi Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam (PAKIS) Kantor Kementerian Agama Kota Pekalongan.

Potensi tersebut telah mulai ditindaklanjuti melalui kemitraan strategis dengan Kantor Kementerian Agama Kota Pekalongan pada 2025. Selain itu, Bawaslu Kota Pekalongan juga telah menjalin kerja sama dengan Pondok Pesantren Ribatul Muta’allimin dan Pondok Pesantren Al-Mubarok dalam rangka pengawasan partisipatif, pendidikan politik, serta pendidikan demokrasi bagi pemilih pemula.

Ia menjelaskan, nilai-nilai pesantren dapat menjadi etika dalam menjalankan pengawasan. Nilai siddiq mengajarkan kejujuran dalam menyampaikan fakta, amanah menjaga kepercayaan, tabayyun memastikan kebenaran informasi sebelum menyebarkannya, adil menghindari keberpihakan, mas'uliyah menumbuhkan tanggung jawab, serta ukhuwah menjaga persaudaraan dan kedamaian.

Dalam konteks pengawasan, Nasron mengajak pesantren dan santri untuk turut memperhatikan berbagai tahapan pemilu, mulai dari pemutakhiran data pemilih, pendaftaran dan verifikasi peserta, kampanye, masa tenang, pemungutan dan penghitungan suara, hingga rekapitulasi.

Berbagai potensi pelanggaran juga perlu menjadi perhatian bersama, seperti politik uang, penyalahgunaan fasilitas dan jabatan, kampanye di luar ketentuan, hoaks dan disinformasi, intimidasi atau penghalangan hak pilih, serta pelanggaran netralitas.

Ia menegaskan bahwa pengawasan harus dilakukan berdasarkan fakta, tidak dengan tindakan main hakim sendiri, tetap menjaga privasi saksi, serta menggunakan kanal resmi dalam menyampaikan informasi atau dugaan pelanggaran kepada Bawaslu.

Nasron juga menyoroti pentingnya menjaga independensi dan netralitas pesantren. Menurutnya, pesantren tidak boleh dijadikan alat kampanye peserta pemilu, tidak mengarahkan pilihan politik santri, dan tidak menggunakan kegiatan pembelajaran untuk mobilisasi dukungan politik.

“Netral bukan berarti apatis. Pesantren dapat aktif menjaga proses yang jujur dan adil tanpa memihak peserta,” menjadi salah satu penekanan dalam materi yang disampaikan.

Lebih lanjut, ia mengingatkan sejumlah tantangan dalam mengembangkan pengawasan partisipatif di pesantren, di antaranya keterbatasan akses kelembagaan, pola komunikasi yang cenderung satu arah, kultur paternalistik, belum meratanya literasi politik dan digital santri, kesenjangan infrastruktur, serta keberlanjutan program.

Karena itu, kerja sama dengan pesantren perlu dibangun melalui pendekatan yang tepat dan menempatkan Bawaslu sebagai mitra yang memperkuat integritas pesantren, bukan sebagai pihak yang mengintervensi otoritas pengasuh.

Keberhasilan ekosistem pengawasan partisipatif, lanjutnya, dapat dilihat dari meningkatnya kapasitas santri dan kader pengawasan, konsistensi kegiatan edukasi, kualitas informasi yang semakin faktual dan terverifikasi, luasnya jejaring pesantren dan komunitas yang terlibat, serta meningkatnya upaya pencegahan politik uang, hoaks, dan intimidasi.

Melalui LPP Volume 25 ini, Bawaslu Jawa Tengah berharap muncul gagasan dan strategi kolaborasi yang lebih konkret antara pengawas pemilu dan lingkungan pesantren. Pelibatan pesantren diharapkan tidak berhenti pada kegiatan sosialisasi, tetapi berkembang menjadi kemitraan berkelanjutan yang mampu melahirkan santri berintegritas, kritis, dan aktif menjaga demokrasi.

Dengan kekuatan jaringan, nilai keagamaan, serta sumber daya manusia yang dimiliki, pesantren diharapkan mampu menjadi bagian penting dalam mencegah pelanggaran pemilu, meningkatkan kesadaran politik masyarakat, dan mengawal proses demokrasi yang jujur, adil, serta bermartabat.

Humas Bawaslu Jawa Tengah

toast

Media Sosial

news

Lokasi Bawaslu Provinsi

tanya

Konsultasi
Hukum Kepemiluan

Tanyakan right-circle
tanya

Konsultasi
Hukum Kepemiluan

Tanyakan right-circle