Putusan DKPP bukan hanya soal sanksi, tetapi juga mencegah pelanggaran etik terulang
|
JAKARTA – Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Muhammad Amin, menjadi narasumber dalam kegiatan Evaluasi dan Koordinasi Tindak Lanjut Putusan yang diselenggarakan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI di Hotel Grand Orchardz Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (13/11/2026). Ia membawakan materi “Optimalisasi Pengawasan dan Evaluasi Pelaksanaan Putusan DKPP di Lingkungan Bawaslu”.
Kegiatan yang berlangsung pada 12-14 November 2026 ini bertujuan mengevaluasi pelaksanaan tindak lanjut putusan DKPP dan memperkuat koordinasi antara DKPP, KPU, Bawaslu, dan seluruh jajaran penyelenggara pemilu. Tujuan akhirnya adalah memastikan amar putusan dilaksanakan tepat waktu, konsisten, dan sesuai peraturan perundang-undangan. Undangan narasumber ditandatangani Ketua DKPP, Heddy Lugito.
Putusan Final dan Mengikat
Di awal paparan, Muhammad Amin menegaskan kedudukan putusan DKPP. Pasal 458 ayat (13) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan putusan DKPP bersifat final dan mengikat, sedangkan ayat (14) mewajibkan penyelenggara pemilu melaksanakannya. Pasal 39 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2021 mengatur batas waktu pelaksanaan paling lama tujuh hari sejak putusan dibacakan.
Menurutnya, pelaksanaan harus memperhatikan amar putusan secara utuh, mulai dari subjek yang diperintahkan, bentuk sanksi atau rehabilitasi, hingga batas waktu. Ketidakpatuhan dapat menimbulkan persoalan hukum dan etik baru.
Dua Peran Bawaslu
Muhammad Amin menjelaskan bahwa Bawaslu memiliki dua peran dalam pelaksanaan putusan DKPP. Pertama, sebagai pihak yang melaksanakan putusan, yakni memastikan putusan yang ditujukan kepada jajaran Bawaslu ditindaklanjuti, menetapkan langkah administratif dan kelembagaan, serta menyelesaikan konsekuensi administratif dan kepegawaian. Kedua, sebagai lembaga pengawas pelaksanaan putusan, yakni memantau ketepatan waktu dan kesesuaian pelaksanaan, serta mendokumentasikan dan melaporkan hasil pengawasan.
Untuk itu ia memaparkan lima tahapan mekanisme pengawasan dan evaluasi: inventarisasi dan identifikasi putusan, analisis dan penyiapan tindak lanjut, pemantauan pelaksanaan, verifikasi dan dokumentasi, serta evaluasi dan tindak lanjut.
Lima Tantangan
Dalam paparannya, ia juga memetakan lima tantangan di lingkungan Bawaslu:
Administrasi: pencatatan, inventarisasi, dan dokumentasi putusan secara terpusat belum optimal.
Kelembagaan: pembagian tanggung jawab antara pimpinan, sekretariat, dan unit kerja perlu dipastikan secara jelas.
Sumber daya manusia: pemahaman terhadap amar putusan dan konsekuensi administratifnya belum tentu seragam.
Koordinasi: pelaksanaan putusan dapat melibatkan lebih dari satu tingkat kelembagaan dan pejabat berwenang.
Pengawasan: pemantauan berpotensi hanya berorientasi pada terbitnya dokumen tindak lanjut, belum sampai verifikasi pelaksanaan secara menyeluruh.
Lima Strategi Optimalisasi
Untuk menjawab tantangan tersebut, Muhammad Amin menawarkan lima strategi:
Standardisasi mekanisme tindak lanjut, melalui penyusunan atau penyempurnaan SOP, format baku inventarisasi dan pemantauan, serta alur koordinasi dan penanggung jawab.
Sistem monitoring terintegrasi, berupa database putusan DKPP, informasi status tindak lanjut, pengingat batas waktu, dan pemantauan pimpinan secara berjenjang.
Pembagian tanggung jawab yang jelas: pimpinan sebagai pengambil keputusan dan pengendali, sekretariat sebagai pendukung administratif, serta Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota menjalankan fungsi sesuai kewenangan.
Penguatan koordinasi kelembagaan antara DKPP, Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, termasuk membangun kesamaan pemahaman atas amar putusan.
Putusan sebagai bahan evaluasi organisasi, dengan mengidentifikasi pola dan penyebab pelanggaran etik, memperbaiki tata kelola dan pengawasan internal, serta memperkuat pembinaan integritas.
Tidak Berhenti pada Sanksi
Dalam rekomendasinya, Muhammad Amin mendorong standardisasi mekanisme pengawasan dan evaluasi di seluruh tingkatan Bawaslu, serta penguatan sistem monitoring dan pelaporan terintegrasi agar pelaksanaan putusan dapat dipantau tepat waktu dan akuntabel. Ia juga menekankan perlunya evaluasi yang berorientasi pada perbaikan kelembagaan, sehingga putusan DKPP tidak hanya berujung pada pelaksanaan sanksi, tetapi juga mencegah terulangnya pelanggaran etik.
Menutup paparannya, ia menyampaikan bahwa bagi Bawaslu, pelaksanaan putusan DKPP bukan semata persoalan kepatuhan terhadap perintah hukum, melainkan wujud tanggung jawab kelembagaan dalam menjaga integritas penyelenggara pemilu. Setiap putusan, menurutnya, harus dilaksanakan tepat waktu, tepat substansi, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki tata kelola, memperkuat pengawasan internal, dan membangun budaya integritas di seluruh jajaran Bawaslu.
Humas Bawaslu Jawa Tengah