Pendidikan Pengawas Partisipatif di Kota "Emas Hijau", Bawaslu Berharap Peserta Memiliki Kompetensi Bernilai
|
Temanggung - Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Bawaslu RI diselenggarakan di Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah pada Rabu (10/10/2023) di hotel Indraloka.
Acara diikuti oleh peserta dari 5 Kabupaten yaitu Purbalingga, Temanggung, Sukoharjo, Boyolali dan Grobogan ini mengusung Tema "Perempuan Berdaya Mengawasi" ini dibuka oleh Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Nur Kholiq, S.H., S. Th.I, M.Kn.
Dalam sambutannya Nur Kholiq berharap agar peserta Pendidikan Pengawas Partisipatif dapat mengikuti acara dengan baik sehingga dapat meningkatkan kompetensi yang mahal dan bernilai tinggi layaknya "emas hijau" Temanggung.
"Pendidikan Pengawas Partisipatif ini kita selenggarakan di Kabupaten Temanggung harapannya agar seluruh peserta setelah mengikuti acara ini memiliki kompetensi mahal bernilai tinggi layaknya emas hijau (tembakau-red)".
Lanjut Nur Kholiq, ketika setiap anak muda yang mempunyai komptensi dasar maka akan menjadi mahal harganya biarpun tidak harus dijual. Menurutnya pendidikan pengawas partisipatif bagi anak muda ini sangat baik untuk mendukung Bawaslu dalam kegiatan pengawasan kedepan.
Jika dapat melihat data ketersediaan pengawas di Indonesia khususnya di Jawa Tengah ini sangat minim. Ditingkat provinsi hingga pengawas TPS sangat terbatas jajaran pengawas pemilu, maka dari itu pengawas partisipatif sangat berguna untuk membantu Bawaslu dalam pengawasan dan sosialisasi di masyarakat.
"Sesuai amanat undang-undang pemilu bahwa Bawaslu diberi hak mengembangkan pengawasan partisipatif, maka kegiatan ini adalah salah satu ikhtiar Bawaslu untuk membangun kader-kader pengawas partisipatif yang akan terjun langsung ditengah - tengah masyarakat", ucap mantan ketua Bawaslu Purworejo itu.
Nur kholiq mengharapkan pada tanggal 14 Februari 2024 nanti akan ada kegiatan politik masal yaitu dimana seluruh warga negara menggunakan hak politiknya untuk memilih pemimpin. Untuk itu potensi permasalahan dari mulai sengketa hingga pelanggaran pemiku akan banyak terjadi. Maka Bawaslu sangat membutuhkan partisipasi masyarakat untuk menjaga dan mengawasi jalanya proses pemilu 2024 nanti.
Acara P2P ini akan dilaksanakan 11-13 Oktober dengan didampingi oleh fasilitator-fasilitator terlatih dengan materi-materi tentang pengawasan pemilu. Hadir dalam pembukaan Tenaga Ahli Bawaslu RI beserta jajaran dan staf Bawaslu RI untuk mengawal jalanya kegaiatan ini.
Penulis : Bayubijag
Lanjut Nur Kholiq, ketika setiap anak muda yang mempunyai komptensi dasar maka akan menjadi mahal harganya biarpun tidak harus dijual. Menurutnya pendidikan pengawas partisipatif bagi anak muda ini sangat baik untuk mendukung Bawaslu dalam kegiatan pengawasan kedepan.
Jika dapat melihat data ketersediaan pengawas di Indonesia khususnya di Jawa Tengah ini sangat minim. Ditingkat provinsi hingga pengawas TPS sangat terbatas jajaran pengawas pemilu, maka dari itu pengawas partisipatif sangat berguna untuk membantu Bawaslu dalam pengawasan dan sosialisasi di masyarakat.
"Sesuai amanat undang-undang pemilu bahwa Bawaslu diberi hak mengembangkan pengawasan partisipatif, maka kegiatan ini adalah salah satu ikhtiar Bawaslu untuk membangun kader-kader pengawas partisipatif yang akan terjun langsung ditengah - tengah masyarakat", ucap mantan ketua Bawaslu Purworejo itu.
Nur kholiq mengharapkan pada tanggal 14 Februari 2024 nanti akan ada kegiatan politik masal yaitu dimana seluruh warga negara menggunakan hak politiknya untuk memilih pemimpin. Untuk itu potensi permasalahan dari mulai sengketa hingga pelanggaran pemiku akan banyak terjadi. Maka Bawaslu sangat membutuhkan partisipasi masyarakat untuk menjaga dan mengawasi jalanya proses pemilu 2024 nanti.
Acara P2P ini akan dilaksanakan 11-13 Oktober dengan didampingi oleh fasilitator-fasilitator terlatih dengan materi-materi tentang pengawasan pemilu. Hadir dalam pembukaan Tenaga Ahli Bawaslu RI beserta jajaran dan staf Bawaslu RI untuk mengawal jalanya kegaiatan ini.
Penulis : Bayubijag
