Lompat ke isi utama

Berita

SAJADAH Volume 20 Bahas Siklus Pengelolaan BMN, Dorong Tertib Administrasi dan Optimalisasi Aset Negara

Widya Damayanti, Staf Pengelola BMN Bawaslu Provinsi Jawa Tengah menjadi narasumber dalam Selasa Jumat Diskusi Asik dan Hangat (SAJADAH) Volume 20 diikuti jajaran staf sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.

Widya Damayanti, Staf Pengelola BMN Bawaslu Provinsi Jawa Tengah menjadi narasumber dalam Selasa Jumat Diskusi Asik dan Hangat (SAJADAH) Volume 20 diikuti jajaran staf sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.

Semarang – Bawaslu Provinsi Jawa Tengah kembali menggelar kegiatan Selasa Jumat Diskusi Asik dan Hangat (SAJADAH) Volume 20 pada Jumat (20/11/2026). Kegiatan kali ini mengangkat materi Pengenalan Siklus Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang disampaikan oleh Widya Damayanti, Staf Pengelola BMN Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.

Kegiatan SAJADAH menjadi ruang berbagi pengetahuan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Melalui materi tersebut, peserta diajak memahami proses pengelolaan aset negara secara tertib, terencana, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam paparannya, Widya Damayanti menjelaskan bahwa pengelolaan BMN merupakan proses yang harus dilaksanakan secara berkesinambungan, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penghapusan aset. Pemahaman terhadap siklus pengelolaan BMN dinilai penting agar seluruh pegawai memiliki pemahaman yang sama mengenai tanggung jawab dalam penggunaan dan pemeliharaan aset negara.

“Tujuan utama materi ini adalah menyamakan pemahaman tentang bagaimana aset negara dikelola dari awal hingga akhir agar lebih tertib,” jelas Widya.

Materi tersebut mengacu pada sejumlah regulasi, di antaranya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020.

Widya memaparkan bahwa siklus pengelolaan BMN meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, penilaian, pengamanan dan pemeliharaan, penatausahaan, pemindahtanganan, pemusnahan, hingga penghapusan. Seluruh tahapan tersebut dilaksanakan dengan pengawasan dan pengendalian.

Pada tahap perencanaan kebutuhan, ia menjelaskan pentingnya penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) yang dilakukan setiap tahun. Perencanaan tersebut mencakup kebutuhan pengadaan, pemeliharaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penghapusan, serta pengasuransian BMN. Selain itu, perencanaan juga harus memperhatikan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) sebagai acuan spesifikasi dan batas jumlah barang yang wajar untuk dimiliki atau digunakan.

Lebih lanjut, Widya menerangkan bahwa penggunaan BMN harus sesuai dengan tugas dan fungsi instansi. Sementara itu, pemanfaatan dapat dilakukan terhadap BMN yang tidak digunakan secara langsung dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, tanpa mengubah status kepemilikannya. Bentuk pemanfaatan tersebut antara lain sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah, serta bentuk kerja sama lainnya sesuai ketentuan.

Dalam pengelolaan aset, pengamanan BMN juga menjadi perhatian penting. Pengamanan dilakukan melalui tiga aspek, yakni administrasi, fisik, dan hukum. Pengamanan administrasi dilaksanakan melalui pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan; pengamanan fisik dilakukan untuk menjaga kondisi serta mencegah kehilangan atau kerusakan barang; sedangkan pengamanan hukum dilakukan dengan memastikan bukti kepemilikan aset sesuai ketentuan.

Widya juga menekankan pentingnya pemeliharaan BMN yang dilakukan secara berkala untuk menjaga kondisi dan fungsi aset agar tetap optimal. Pemeliharaan tersebut dibedakan menjadi pemeliharaan ringan, sedang, dan berat, menyesuaikan kondisi serta kebutuhan barang.

Sementara itu, penatausahaan BMN meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Pembukuan dilakukan melalui pencatatan barang dalam sistem informasi, inventarisasi dilaksanakan dengan pendataan dan pemeriksaan kondisi fisik barang, sedangkan pelaporan memuat informasi posisi awal, mutasi tambah dan kurang, hingga posisi akhir BMN dalam periode tertentu.

Materi juga membahas mekanisme pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan BMN. Pemindahtanganan merupakan pengalihan kepemilikan barang melalui penjualan, tukar-menukar, hibah, atau penyertaan modal pemerintah. Adapun pemusnahan dilakukan terhadap BMN yang tidak dapat digunakan, dimanfaatkan, maupun dipindahtangankan, sedangkan penghapusan merupakan proses mengeluarkan BMN dari daftar administrasi sesuai ketentuan.

Kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang berlangsung interaktif. Sejumlah pertanyaan disampaikan peserta, di antaranya mengenai tanggung jawab pengguna BMN terhadap barang yang diterima, mekanisme tuntutan ganti rugi apabila terjadi kehilangan akibat kelalaian, penanganan barang dengan kondisi rusak berat, serta bagaimana memastikan perencanaan kebutuhan BMN benar-benar didasarkan pada kebutuhan organisasi.

Peserta juga menyoroti pentingnya inventarisasi BMN secara berkala dan risiko yang dapat timbul apabila pendataan aset tidak dilaksanakan dengan baik. Diskusi tersebut menjadi kesempatan untuk memperdalam pemahaman mengenai tanggung jawab setiap pegawai dalam menjaga dan menggunakan aset negara.

Pada akhir kegiatan, Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah memberikan komentar dan arahan kepada seluruh peserta. Arahan tersebut menjadi penguatan agar pemahaman mengenai pengelolaan BMN tidak hanya berhenti pada materi yang disampaikan, tetapi juga dapat diterapkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, khususnya dalam menjaga, menggunakan, dan mengadministrasikan aset negara secara bertanggung jawab.

Melalui SAJADAH Volume 20 ini, diharapkan seluruh pegawai Bawaslu Provinsi Jawa Tengah semakin memahami siklus pengelolaan BMN serta memiliki kesadaran bersama untuk menjaga, memanfaatkan, dan mengadministrasikan aset negara secara tertib, transparan, dan akuntabel demi mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan.

Humas Bawaslu Jawa Tengah

toast

Media Sosial

news

Lokasi Bawaslu Provinsi

tanya

Konsultasi
Hukum Kepemiluan

Tanyakan right-circle
tanya

Konsultasi
Hukum Kepemiluan

Tanyakan right-circle