Bawaslu Jateng Perkuat Akuntabilitas Kinerja Pengawas Pemilu melalui IKU dan CERMAT

Semarang- Bawaslu Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat akuntabilitas kinerja jajaran pengawas pemilu melalui penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan pemanfaatan aplikasi CERMAT. Penguatan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya membangun kinerja kelembagaan yang profesional, terukur, akuntabel, dan transparan kepada publik, termasuk pada masa non-tahapan Pemilu pada Kamis (6/8/2026)

Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Penyusunan Indikator Kinerja Utama Pengawas Pemilu yang diikuti oleh jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah. Rapat koordinasi menjadi momentum untuk menyamakan pemahaman mengenai format, indikator, serta target kinerja sehingga penyusunan IKU dapat dilaksanakan secara seragam di seluruh jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah.

Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Muhammad Amin menegaskan bahwa IKU merupakan instrumen penting dalam memastikan kinerja organisasi maupun individu dapat diukur secara jelas. IKU tidak hanya menjadi instrumen pengukuran kinerja kelembagaan, tetapi juga diterapkan kepada masing-masing Ketua dan Anggota Bawaslu sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

“Dalam masa non-tahapan, terkait dengan pelaporan kinerja kepada publik kita perlu menunjukkan bahwa Bawaslu tetap berkinerja. Karena itu, diperlukan instrumen pengukuran yang jelas untuk memastikan tugas dan kinerja kita dapat dipantau dan dipertanggungjawabkan.” ujar Muhammad Amin 

Ia menambahkan, pengukuran kinerja yang jelas diperlukan agar setiap pelaksanaan tugas jajaran pengawas pemilu memiliki ukuran pencapaian yang dapat dipantau dan dievaluasi. Dengan demikian, kinerja Bawaslu tidak hanya terlihat dari aktivitas yang dilaksanakan, tetapi juga dari capaian yang dihasilkan.

Selain penyusunan IKU, pemanfaatan aplikasi CERMAT menjadi bagian penting dalam memperkuat sistem monitoring dan evaluasi kinerja. Melalui CERMAT, jajaran Bawaslu dapat mencatat berbagai kegiatan dan progres pekerjaan yang dilakukan sehari-hari. Data tersebut selanjutnya dapat digunakan untuk memantau pencapaian IKU secara berjenjang oleh pimpinan maupun atasan.

Penerapan IKU dan CERMAT diharapkan mampu memperkuat integrasi sistem akuntabilitas kinerja Bawaslu dengan berbagai sistem lainnya. Integrasi tersebut penting agar pengukuran kinerja tidak berhenti pada pemenuhan administrasi dan pelaporan, tetapi dapat menjadi dasar dalam melakukan evaluasi, perbaikan, serta peningkatan kualitas kerja secara berkelanjutan.

Dalam rapat koordinasi tersebut, jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota diarahkan untuk segera menyelesaikan penyusunan IKU dengan menggunakan template terbaru yang telah ditetapkan oleh Bawaslu RI. Setiap jajaran diminta menetapkan indikator dan target kinerja yang realistis dengan mempertimbangkan tugas, tanggung jawab, kemampuan, serta potensi pencapaian masing-masing.

Penyusunan IKU secara terukur juga diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih objektif mengenai capaian kinerja setiap jajaran. Dengan adanya indikator dan target yang jelas, pimpinan dapat melakukan pemantauan secara berkala sekaligus memastikan pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan arah dan tujuan organisasi.

Sebagai tindak lanjut, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah merencanakan penandatanganan IKU secara serentak oleh jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah melalui mekanisme hybrid. Penandatanganan tersebut menjadi bentuk komitmen bersama dalam menerapkan sistem kinerja yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

Melalui penguatan IKU dan pemanfaatan CERMAT, Bawaslu Jawa Tengah mendorong terbentuknya budaya kerja yang semakin terukur, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari komitmen Bawaslu untuk terus meningkatkan kualitas kinerja kelembagaan dan pelayanan publik dalam mengawal demokrasi di Jawa Tengah.