Bawaslu Jateng Tandatangani IKU 2026, Perkuat Akuntabilitas Kinerja Pengawasan 35 Kabupaten/Kota

Semarang — Bawaslu Provinsi Jawa Tengah bersama 35 Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah melaksanakan Penandatanganan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2026 sebagai langkah strategis untuk memperkuat akuntabilitas, efektivitas, dan kualitas kinerja kelembagaan dalam menjalankan tugas pengawasan pemilu.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Muhammad Amin, Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Achmad Husain, Muhammad Rofiudin, Diana Ariyanti, Wahyudi Sutrisno, dan Sosiawan, serta Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Yessi Yunius.

Turut hadir Tenaga Ahli Bawaslu Republik Indonesia Muhammad Arif Zainal, jajaran pejabat struktural dan fungsional Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, serta jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah.

Penandatanganan IKU Tahun 2026 merupakan bagian dari upaya membangun kesamaan arah dan komitmen kinerja antara Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dengan jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota. IKU menjadi instrumen penting dalam memastikan setiap program dan pelaksanaan tugas kelembagaan memiliki sasaran, indikator, serta target yang jelas dan dapat diukur.

Melalui IKU, kinerja jajaran Bawaslu tidak hanya diarahkan pada pelaksanaan kegiatan, tetapi juga pada pencapaian hasil yang memberikan kontribusi terhadap penguatan fungsi pengawasan pemilu. Instrumen tersebut sekaligus menjadi dasar dalam melakukan pemantauan, evaluasi, dan perbaikan kinerja secara berkelanjutan.

Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Muhammad Amin menegaskan bahwa penandatanganan IKU harus dimaknai sebagai bentuk komitmen bersama seluruh jajaran untuk meningkatkan kualitas kinerja kelembagaan.

“Indikator Kinerja Utama jangan hanya menjadi dokumen administratif. IKU harus menjadi pedoman bersama dalam bekerja, sehingga setiap jajaran memahami target yang harus dicapai dan mampu mempertanggungjawabkan setiap pelaksanaan tugasnya,” ujar Muhammad Amin.

Menurutnya, keselarasan IKU antara Bawaslu Provinsi dan 35 Bawaslu Kabupaten/Kota menjadi bagian penting dalam membangun sistem kerja yang terintegrasi. Setiap capaian di tingkat Kabupaten/Kota diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran strategis Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.

Muhammad Amin juga mendorong seluruh jajaran untuk menjadikan IKU sebagai instrumen evaluasi. Dengan indikator yang jelas, organisasi dapat mengetahui sejauh mana program dan kegiatan yang telah dilaksanakan memberikan hasil, sekaligus mengidentifikasi aspek yang masih perlu diperbaiki.

“Yang paling penting bukan hanya menandatangani, tetapi bagaimana setelah ini seluruh indikator tersebut benar-benar dilaksanakan. Kita harus memastikan kinerja yang direncanakan dapat diwujudkan dan memberikan manfaat nyata bagi penguatan kelembagaan serta pelaksanaan fungsi pengawasan,” lanjutnya.

Dalam pelaksanaannya, pencapaian IKU membutuhkan sinergi antara unsur pimpinan, sekretariat, pejabat struktural, pejabat fungsional, hingga jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota. Kolaborasi tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan target kelembagaan dapat dicapai secara efektif dan terukur.

Kehadiran Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Yessi Yunius bersama jajaran pejabat struktural dan fungsional turut memperkuat komitmen dukungan kesekretariatan terhadap pencapaian kinerja kelembagaan. Dukungan administrasi, sumber daya manusia, perencanaan, serta pengelolaan anggaran menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pencapaian IKU.

Sementara itu, kehadiran Tenaga Ahli Bawaslu RI Muhammad Arif Zainal menjadi bagian dari penguatan perspektif dan pemahaman jajaran terhadap penerapan indikator kinerja dalam tata kelola kelembagaan Bawaslu.

Penandatanganan IKU Tahun 2026 oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan 35 Bawaslu Kabupaten/Kota menjadi momentum untuk memperkuat konsolidasi organisasi serta menyatukan langkah seluruh jajaran dalam mencapai sasaran kinerja yang telah ditetapkan.

Bawaslu Provinsi Jawa Tengah berkomitmen menjadikan IKU sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja yang dilaksanakan secara konsisten. Dengan tata kelola yang semakin terukur dan akuntabel, Bawaslu Jateng terus berupaya memperkuat kelembagaan serta meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas pengawasan demi terwujudnya demokrasi yang berintegritas dan terpercaya.