Bawaslu Jateng Perkuat Komitmen Cegah Kekerasan Seksual, 35 Bawaslu Kabupaten/Kota Telah Bentuk Pokja

SEMARANG – Mewujudkan lingkungan kerja yang aman, inklusif, dan bebas dari kekerasan seksual menjadi tanggung jawab seluruh jajaran Bawaslu. Komitmen tersebut ditegaskan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah melalui kegiatan Literasi Pojok Pengawasan (LPP) Volume 24 edisi spesial bertema Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Bawaslu, Senin (9/11/2026).

Kegiatan yang diikuti jajaran Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah tersebut menjadi tindak lanjut pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di lingkungan Bawaslu. Tercatat, seluruh 35 Bawaslu Kabupaten/Kota di Jawa Tengah telah membentuk pokja serupa.

Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Muhammad Amin, saat membuka kegiatan menegaskan bahwa upaya pencegahan kekerasan seksual harus menjadi komitmen bersama, bukan sekadar pemenuhan ketentuan kelembagaan.

Menurutnya, integritas Bawaslu dalam mengawal demokrasi harus dimulai dari integritas internal organisasi, termasuk memastikan seluruh jajaran dapat bekerja dalam lingkungan yang aman dan terbebas dari segala bentuk kekerasan seksual.

"Ini menjadi kewajiban kita bersama untuk saling melindungi, terutama pimpinan kepada bawahannya. Jangan sampai ada perilaku yang tanpa disadari justru masuk dalam kategori kekerasan seksual," tegas Amin.

Ia juga mengingatkan bahwa kekerasan seksual tidak selalu hadir dalam bentuk tindakan fisik. Perilaku verbal maupun komunikasi melalui media sosial, termasuk pesan di aplikasi percakapan, juga perlu menjadi perhatian karena berpotensi mengandung unsur pelecehan.

Amin menambahkan, perlindungan terhadap korban harus menjadi prioritas, termasuk menjamin keamanan, keselamatan, serta kerahasiaan identitas pelapor. Menurutnya, sensitivitas persoalan kekerasan seksual sering kali membuat korban belum berani menyampaikan pengalaman yang dialaminya.

Karena itu, Bawaslu perlu memperkuat edukasi kelembagaan, sistem pelaporan yang aman, mekanisme tindak lanjut, serta kerja sama dengan berbagai pihak terkait, termasuk lembaga perlindungan perempuan dan anak serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Sementara itu, Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Nur Kholiq, menjelaskan bahwa kegiatan LPP Volume 24 merupakan langkah strategis untuk membangun kesamaan perspektif seluruh jajaran dalam memahami pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.

Ia menyampaikan, pembentukan pokja di tingkat provinsi maupun 35 kabupaten/kota perlu diikuti langkah konkret agar keberadaannya tidak berhenti pada pembentukan struktur organisasi.

"Kami berharap setiap Bawaslu Kabupaten/Kota segera membentuk posko anti kekerasan seksual. Posko tersebut dapat dipublikasikan secara daring dan dilengkapi dengan mekanisme atau tata cara pencegahan serta penanganan yang jelas," ungkap Nur Kholiq.

Lebih lanjut, ia mendorong pokja untuk aktif menyebarluaskan informasi mengenai komitmen Bawaslu dalam mencegah dan menangani kekerasan seksual. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui podcast, infografis, film edukasi, maupun kolaborasi dengan pemangku kepentingan, termasuk aktivis perempuan dan instansi yang menangani perlindungan perempuan dan anak.

Dalam sesi pemaparan, kegiatan menghadirkan dua narasumber dengan perspektif kelembagaan dan akademis. Narasumber pertama, Apriyanti Marwah, Tenaga Ahli Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu RI, menyampaikan perspektif kebijakan kelembagaan Bawaslu dalam membangun sistem pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.

Sementara itu, narasumber kedua, Dr. Kurnia Muhajarah, M.S.I., Ketua Pusat Studi Gender, Anak, dan Disabilitas UIN Walisongo Semarang, mengulas pentingnya membangun ruang kerja yang aman serta memahami kekerasan seksual dari perspektif psikologis dan sosiologis.

Dalam paparannya, Kurnia menekankan bahwa kekerasan seksual bukan hanya persoalan individu, melainkan juga menyangkut martabat manusia, kredibilitas lembaga, dan kualitas lingkungan kerja.

Ia mengingatkan bahwa salah satu tantangan dalam penanganan kekerasan seksual adalah masih adanya perilaku yang dinormalisasi sebagai candaan atau kebiasaan. Padahal, tindakan yang merendahkan dan melecehkan tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang wajar.

Kurnia juga menjelaskan bahwa korban sering kali menghadapi hambatan untuk melapor, mulai dari rasa takut dinilai buruk, khawatir dikucilkan, kehilangan kesempatan karier, hingga kekhawatiran mengalami mutasi. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya menghadirkan mekanisme pengaduan yang menjamin keamanan dan keberpihakan terhadap perlindungan korban.

Ia turut membagikan pengalaman penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, termasuk pentingnya dukungan tenaga profesional, tim investigasi yang memiliki kompetensi, pendampingan, serta proses penanganan yang menjaga kerahasiaan identitas korban.

Dalam sesi diskusi, peserta turut mengangkat sejumlah persoalan penting, di antaranya relasi kuasa antara atasan dan bawahan, jaminan keamanan serta keberlanjutan karier korban setelah melapor, hingga kesiapan sumber daya manusia pokja dalam menerima pengaduan dan melakukan penanganan.

Diskusi tersebut menegaskan bahwa relasi kuasa dapat memengaruhi kebebasan seseorang dalam memberikan persetujuan. Karena itu, setiap dugaan kekerasan seksual harus dipahami dan ditangani secara cermat dengan mengedepankan perlindungan terhadap korban.

Melalui LPP Volume 24, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah berharap terbentuk kesamaan pemahaman sekaligus kesiapan seluruh jajaran dalam menjalankan fungsi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Pembentukan posko, penyusunan mekanisme penanganan, peningkatan kapasitas pokja, dan penguatan kolaborasi menjadi langkah lanjutan yang perlu segera diwujudkan.

Kepala Bagian Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Herusse Yulanda, yang bertindak sebagai moderator, menegaskan bahwa pencegahan kekerasan seksual merupakan tanggung jawab bersama, sedangkan penanganannya harus menjadi tanggung jawab institusi untuk memastikan proses yang adil.

Satu pesan penting dari kegiatan ini adalah bahwa integritas lembaga pengawas pemilu tidak hanya diukur dari kemampuannya mengawasi penyelenggaraan demokrasi, tetapi juga dari kesungguhannya menjaga martabat dan keselamatan setiap orang di dalam organisasinya.

Mencegah adalah tanggung jawab bersama. Menangani secara adil adalah tanggung jawab institusi.