Integritas Pemilu Tak Cukup Dijaga Penyelenggara, Nur Kholiq Ajak Publik Tolak Politik Uang

MAGELANG - Demokrasi tidak hanya ditentukan oleh siapa yang terpilih di bilik suara. Lebih jauh dari itu, kualitas demokrasi ditentukan oleh bagaimana proses menuju pilihan tersebut berlangsung: apakah bebas dari politik uang, berlangsung adil, dan dijaga oleh orang-orang yang memiliki integritas.

Pesan itu disampaikan Anggota Bawaslu Jawa Tengah sekaligus Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat, Nur Kholiq, saat menjadi narasumber dalam seminar nasional yang diselenggarakan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Bersama Universitas Tidar Magelang dengan tema “Integritas Pemilu dan Masa Depan Demokrasi Indonesia”, Selasa(29/09/2026)

Dalam seminar tersebut, Nur Kholiq menekankan bahwa menjaga integritas pemilu bukan semata-mata menjadi tanggung jawab lembaga penyelenggara pemilu. Integritas juga harus menjadi sikap yang melekat pada setiap individu yang terlibat dalam proses demokrasi, termasuk masyarakat sebagai pemilih.

Menurut Nur Kholiq, Bawaslu terus memperkuat integritas kelembagaan melalui sejumlah langkah, mulai dari perbaikan internal, penegakan etika, hingga penguatan pengawasan partisipatif. Upaya tersebut menjadi bagian dari proses membangun lembaga pengawasan yang tidak hanya mampu memastikan aturan dipatuhi, tetapi juga mendorong terwujudnya keadilan dalam setiap proses elektoral.

Nur Kholiq mengatakan, pendekatan pengawasan juga perlu terus berkembang. Pengawasan pemilu tidak cukup berhenti pada pemenuhan aspek formalitas hukum, tetapi harus diarahkan pada upaya membangun keadilan elektoral yang sistemik.

“Integritas tidak hanya berbicara tentang bagaimana lembaga bekerja, tetapi juga bagaimana setiap orang yang terlibat dalam demokrasi menjaga nilai-nilai integritas,” ujar Nur Kholiq dalam seminar tersebut.

Ia menambahkan, penguatan integritas kelembagaan Bawaslu merupakan bagian dari ikhtiar memperkuat demokrasi. Namun, upaya tersebut tidak akan berjalan optimal apabila tidak dibarengi dengan kesadaran masyarakat untuk ikut menjaga proses demokrasi.

Karena itu, Nur Kholiq mengajak peserta seminar untuk mengambil bagian dalam menjaga integritas demokrasi, salah satunya dengan menolak politik uang.

Menurut dia, politik uang bukan sekadar persoalan transaksi dalam kontestasi elektoral. Praktik tersebut dapat memengaruhi kebebasan masyarakat dalam menentukan pilihan dan pada akhirnya berpengaruh terhadap kualitas demokrasi.

“Kalau ingin demokrasi Indonesia ke depan semakin baik, integritas harus dimulai dari diri kita masing-masing. Salah satunya dengan berani menolak politik uang,” kata dia.

Ia berharap kesadaran mengenai pentingnya integritas dapat tumbuh tidak hanya di lingkungan penyelenggara pemilu, tetapi juga di tengah masyarakat. Dengan demikian, pengawasan pemilu tidak hanya menjadi tugas lembaga, melainkan menjadi gerakan bersama untuk memastikan demokrasi berjalan secara jujur, adil, dan berintegritas.

Penguatan integritas, kata Nur Kholiq, pada akhirnya bukan hanya untuk menjaga kualitas satu tahapan pemilu. Lebih dari itu, integritas menjadi salah satu fondasi untuk memastikan demokrasi Indonesia memiliki masa depan yang semakin kuat.