Komisi Informasi Jawa Tengah Lakukan Visitasi dan Verifikasi Faktual Keterbukaan Informasi di Bawaslu Jateng

SEMARANG – Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Tengah melakukan visitasi dan verifikasi faktual di Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Kamis (12/11/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari tahapan penilaian keterbukaan informasi publik untuk melihat secara langsung komitmen, kompetensi, serta inovasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Jateng dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat.

Visitasi tersebut dihadiri secara langsung oleh Anggota Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, Setiawan Hendra Kelana, S.Kom. Dalam sambutannya, Setiawan menegaskan bahwa esensi keterbukaan informasi bukan semata-mata terletak pada hasil penilaian Komisi Informasi, melainkan pada bagaimana masyarakat merasakan dan menilai kualitas pelayanan informasi yang diberikan oleh badan publik.

Menurutnya, kehadiran Komisi Informasi menjadi salah satu medium pengingat agar setiap badan publik senantiasa menjalankan kewajiban keterbukaan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setiawan juga mengapresiasi upaya Bawaslu Provinsi Jawa Tengah yang selama ini dinilai gigih dalam mempertahankan inovasi dan kualitas pelayanan informasi publik. Namun, ia mengingatkan bahwa mempertahankan capaian yang telah diraih justru menjadi tantangan yang lebih besar dibandingkan dengan sekadar meraihnya.

“Yang terpenting bukan hanya penilaian dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, tetapi bagaimana masyarakat menilai keterbukaan informasi yang kita berikan. Kehadiran kami menjadi pengingat agar badan publik tetap berjalan sesuai ketentuan yang berlaku,” ungkap Setiawan.

Sementara itu, Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Sosiawan, menyambut baik pelaksanaan visitasi dan verifikasi faktual tersebut. Ia menegaskan bahwa Bawaslu Jateng berkomitmen untuk terus melakukan pembenahan dan penataan pelayanan informasi publik, termasuk menindaklanjuti berbagai masukan dan saran yang disampaikan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.

Menurut Sosiawan, evaluasi dan masukan yang diberikan menjadi bagian penting dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan PPID agar semakin responsif, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat.

Senada dengan hal tersebut, Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sekaligus Atasan PPID, Yessi Yunius, menyampaikan perkembangan pengelolaan PPID di lingkungan Bawaslu Jateng. Ia menjelaskan bahwa pelayanan informasi publik tidak hanya berorientasi pada pemenuhan permohonan informasi, tetapi juga memperhatikan aspek aksesibilitas bagi seluruh lapisan masyarakat.

Salah satu perhatian yang terus dikembangkan adalah penyediaan akses layanan informasi yang ramah bagi penyandang disabilitas. Upaya tersebut dilakukan agar setiap masyarakat, tanpa terkecuali, memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh informasi publik.

Melalui visitasi dan verifikasi faktual ini, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah berharap dapat terus memperkuat tata kelola keterbukaan informasi publik. Tidak sekadar memenuhi indikator penilaian, tetapi juga membangun budaya transparansi dan pelayanan informasi yang inklusif, berkelanjutan, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat.