SAJADAH Volume 18, Bawaslu Jateng Perkuat Pemahaman Dasar Pengawasan Pemilu

SEMARANG – Memperkuat kapasitas sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu upaya Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dalam mempersiapkan jajaran sekretariat menghadapi dinamika pengawasan kepemiluan. Melalui kegiatan Selasa Jumat Diskusi Asik dan Hangat (SAJADAH) Volume 18, Bawaslu Jateng mengangkat tema “Konsep Dasar Pengawasan Pemilu”, Jumat (13/11/2026), yang dilaksanakan secara daring.

Kepala Bagian Pengawasan Pemilu Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Herusse Yulanda, S.IP., dalam pengantarnya menyampaikan bahwa kegiatan SAJADAH yang telah berlangsung selama sembilan minggu memberikan banyak manfaat bagi peningkatan kompetensi pegawai. Bahkan, materi yang dibagikan dalam forum tersebut telah menginspirasi lahirnya inovasi di lingkungan sekretariat.

Salah satunya adalah inovasi pendaftaran mahasiswa magang yang dikembangkan oleh jajaran Bagian Pengawasan. Inovasi tersebut terinspirasi dari berbagai materi dan pengalaman yang dibagikan dalam kegiatan SAJADAH.

Herusse berharap materi tentang konsep dasar pengawasan pemilu dapat menjadi bekal bagi seluruh pegawai, khususnya pegawai baru yang belum memiliki pengalaman terlibat secara langsung dalam pengawasan tahapan pemilu.

“Terutama teman-teman PNS yang baru, yang belum sempat ikut melakukan pengawasan tahapan. Setidaknya nanti mendapatkan gambaran bagaimana pelaksanaan pengawasan pada tahapan penyelenggaraan pemilu,” ungkapnya.

Hadir sebagai narasumber, Penata Kelola Pengawas Pemilihan Umum Ahli Pertama, Shohibus Tsani, menyampaikan materi mengenai dasar-dasar pengawasan pemilu, mulai dari sejarah perkembangan pemilu di Indonesia, landasan hukum, peran pengawas pemilu, hingga langkah-langkah teknis pelaksanaan pengawasan.

Shohibus menjelaskan bahwa pemahaman mengenai konsep dasar pengawasan penting untuk dimiliki seluruh jajaran sekretariat. Terlebih, masih terdapat pegawai baru yang belum sepenuhnya memahami mekanisme dan ruang lingkup pengawasan pemilu.

Ia menguraikan perjalanan pemilu di Indonesia yang telah mengalami berbagai perubahan, mulai dari Pemilu 1955, periode Orde Baru, hingga era reformasi yang ditandai dengan penerapan sistem multipartai dan pemilihan presiden secara langsung. Perkembangan tersebut turut mendorong penguatan kelembagaan pengawas pemilu, mulai dari pembentukan Panwaslak pada 1982 hingga penguatan kewenangan Bawaslu melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dalam paparannya, Shohibus menegaskan bahwa pengawasan pemilu memiliki peran strategis dalam menjaga kedaulatan rakyat serta memastikan penyelenggaraan pemilu berjalan sesuai asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Ia juga menjelaskan bahwa tugas pengawasan tidak hanya berkaitan dengan pengamatan terhadap pelaksanaan tahapan, tetapi mencakup upaya pencegahan, identifikasi potensi kerawanan, pencatatan, serta tindak lanjut terhadap dugaan pelanggaran.

“Pengawasan adalah kegiatan mengamati, mengkaji, dan memastikan tahapan pemilu berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi, kita tidak boleh di luar dari peraturan perundang-undangan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Shohibus mengingatkan pentingnya memahami regulasi sebelum melaksanakan pengawasan. Pengawas perlu mempelajari ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), keputusan teknis KPU, serta peraturan Bawaslu sebagai pedoman dalam memastikan setiap tahapan berjalan sesuai ketentuan.

Selain memahami regulasi, identifikasi kerawanan menjadi bagian penting dalam menentukan strategi pengawasan. Identifikasi dapat dilakukan dengan menelaah potensi ketidaksesuaian aturan, mencermati persoalan yang pernah terjadi di lapangan, serta memperhatikan potensi penyalahgunaan kewenangan dan ketidaknetralan aparatur negara.

Shohibus juga menguraikan perbedaan pengawasan tahapan dan nontahapan. Pengawasan tahapan berfokus pada kepatuhan terhadap prosedur penyelenggaraan pemilu sebagaimana diatur dalam PKPU. Sementara itu, pengawasan nontahapan mencakup berbagai persoalan seperti politik uang, netralitas aparatur pemerintah, penyebaran hoaks, serta isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Perkembangan teknologi informasi turut menjadi perhatian dalam pelaksanaan pengawasan. Menurutnya, pengawasan ruang siber semakin penting seiring meningkatnya penggunaan media digital dalam aktivitas politik dan kepemiluan. Potensi penyalahgunaan media sosial, termasuk penggunaan buzzer dan teknologi kecerdasan buatan (AI), perlu menjadi perhatian dalam mengantisipasi berbagai bentuk pelanggaran.

Pada aspek teknis, Shohibus menekankan bahwa pengawasan lapangan harus dilaksanakan secara terencana dan sistematis. Pengawas perlu mengetahui jadwal tahapan, memahami objek yang diawasi, serta mempelajari regulasi dan ketentuan teknis yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan.

Ia mengingatkan bahwa pengawasan tidak cukup hanya dengan hadir dan melihat suatu kegiatan. Setiap pengawas harus mampu menggali informasi secara menyeluruh, mengidentifikasi fakta, serta mendokumentasikan hasil pengawasan secara tepat sebagai bahan penyusunan laporan.

Melalui SAJADAH Volume 18, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah berharap seluruh jajaran sekretariat memiliki pemahaman yang lebih kuat mengenai konsep dasar pengawasan pemilu. Kegiatan ini sekaligus menjadi ruang berbagi pengetahuan dan pengalaman untuk membangun kompetensi, meningkatkan profesionalitas, serta memperkuat dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan pemilu.

Dengan semangat “Kompetensi Meningkat, Keakraban Melekat”, SAJADAH terus menjadi wadah pembelajaran bersama sekaligus mempererat komunikasi dan kolaborasi antarsesama jajaran Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.