Bawaslu Jateng Soroti Kualitas Humas: Jangan Hanya Ramai Dokumentasi, Substansi Harus Bicara

SEMARANG – Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah menegaskan bahwa fungsi kehumasan tidak boleh berhenti pada dokumentasi kegiatan dan pemberitaan seremonial. Di tengah derasnya arus informasi digital, humas dituntut menghadirkan komunikasi publik yang mampu menjelaskan substansi kebijakan, data, dampak, dan manfaat kerja-kerja pengawasan kepada masyarakat.

Penegasan tersebut disampaikan saat membuka Evaluasi Kehumasan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah Semester I Tahun 2026 di Semarang.

“Kehumasan bukan sekadar mendokumentasikan kegiatan, tetapi merupakan wajah lembaga yang membangun kepercayaan masyarakat,” tegas Ketua Bawaslu Jawa Tengah.

Menurutnya, produktivitas konten kehumasan Bawaslu di Jawa Tengah menunjukkan perkembangan yang positif. Namun, capaian tersebut harus diikuti dengan peningkatan kualitas konten agar publik tidak hanya mengetahui adanya kegiatan, tetapi juga memahami nilai dan dampak yang dihasilkan dari setiap kerja pengawasan.

Ia menekankan, setiap publikasi yang disampaikan Bawaslu berkontribusi membentuk persepsi masyarakat terhadap integritas, profesionalisme, dan kredibilitas lembaga. Karena itu, komunikasi publik harus diposisikan sebagai fungsi strategis, bukan sekadar pelengkap kegiatan.

“Pemberitaan harus lebih menonjolkan substansi, data, dampak, dan manfaat kegiatan, bukan hanya aspek seremonial,” ujarnya.

Selain memperkuat substansi pemberitaan, Ketua Bawaslu Jateng juga meminta jajaran humas meningkatkan produksi konten orisinal serta mengoptimalkan pengelolaan media sosial. Respons terhadap isu publik perlu diperkuat melalui penyajian video yang lebih berkualitas, desain yang menarik, dan narasi yang mudah dipahami.

Menurutnya, persaingan informasi di ruang digital menuntut Bawaslu mampu menghadirkan konten yang tidak hanya informatif, tetapi juga relevan, kreatif, dan dekat dengan kebutuhan masyarakat.

“Di era digital, masyarakat dibanjiri informasi. Konten yang menarik, mudah dipahami, berbasis data, dan dekat dengan kebutuhan masyarakat akan lebih efektif membangun kepercayaan publik terhadap Bawaslu,” katanya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa evaluasi kehumasan bukanlah forum untuk mencari kelemahan, melainkan sarana refleksi dan pembelajaran bersama guna meningkatkan kualitas komunikasi publik di seluruh jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Bawaslu Jateng juga memberikan apresiasi kepada Bawaslu Kabupaten/Kota yang menunjukkan kinerja terbaik dalam produktivitas maupun kualitas kehumasan. Menurutnya, capaian tersebut perlu dijadikan praktik baik yang dapat direplikasi oleh daerah lain.

Memasuki Semester II Tahun 2026, ia meminta seluruh jajaran humas semakin solid, adaptif, dan inovatif dalam membangun komunikasi publik. Hasil evaluasi, kata dia, harus ditindaklanjuti melalui langkah-langkah konkret, termasuk penyusunan video kaleidoskop kinerja Semester I sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat.

“Jadikan humas sebagai instrumen strategis untuk memperkuat kepercayaan publik, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan mengokohkan Bawaslu sebagai lembaga yang terbuka, profesional, dan terpercaya,” pungkasnya.