Bawaslu Jateng dan UIN Walisongo Perkuat Sinergi, Rektor: MoU Harus Melahirkan Gerakan Nyata Mengawal Demokrasi

SEMARANG — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Tengah bersama Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang memperkuat kolaborasi strategis melalui perpanjangan Nota Kesepahaman (MoU) sebagai upaya membangun pengawasan pemilu yang lebih partisipatif, berbasis riset, dan melibatkan generasi muda secara aktif.

Penandatanganan MoU yang berlangsung di Gedung Rektorat UIN Walisongo Semarang, Rabu (1/7/2026), menjadi penanda berlanjutnya kemitraan kedua lembaga selama lima tahun ke depan. Kegiatan tersebut dihadiri Ketua Bawaslu Jawa Tengah Muhammad Amin beserta jajaran dan Rektor UIN Walisongo Prof. Dr. H. Musahadi, M.Ag. bersama pimpinan universitas.

Ketua Bawaslu Jawa Tengah Muhammad Amin menegaskan, perpanjangan kerja sama ini bukan sekadar memperbarui dokumen kesepahaman, tetapi memperkuat komitmen menghadirkan kolaborasi yang berdampak nyata bagi penguatan demokrasi melalui pendekatan akademik dan pengawasan partisipatif.

“Kolaborasi yang telah terbangun akan terus kami kembangkan. UIN Walisongo kami harapkan menjadi mitra strategis yang memberikan perspektif akademik terhadap pelaksanaan pengawasan pemilu, sekaligus memperkuat keterlibatan mahasiswa sebagai pengawas partisipatif melalui program magang, penelitian, hingga Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P),” ujar Amin.

Ia menambahkan, sinergi tersebut juga membuka ruang bagi Bawaslu untuk berkontribusi dalam dunia pendidikan melalui kehadiran praktisi sebagai dosen tamu maupun narasumber yang membagikan pengalaman empiris mengenai pengawasan pemilu.

Menurut Amin, kolaborasi antara penyelenggara pemilu dan perguruan tinggi merupakan investasi jangka panjang dalam membangun budaya demokrasi yang semakin matang. Kampus dinilai memiliki peran penting dalam melahirkan gagasan, inovasi, dan sumber daya manusia yang memiliki kepedulian terhadap integritas demokrasi.

Sementara itu, Rektor UIN Walisongo Semarang Prof. Dr. H. Musahadi, M.Ag. menegaskan bahwa keberhasilan pengawasan pemilu tidak mungkin dicapai tanpa dukungan berbagai elemen masyarakat, termasuk perguruan tinggi.

“Bawaslu tidak bisa bekerja sendiri. Perguruan tinggi memiliki tanggung jawab moral dan akademik untuk turut mengawal demokrasi. Melalui riset dan kajian ilmiah, kampus dapat memberikan masukan yang konstruktif terhadap berbagai tantangan dalam penyelenggaraan pengawasan pemilu,” kata Musahadi.

Ia juga mengapresiasi dedikasi jajaran Bawaslu yang menjalankan tugas pengawasan di tengah dinamika dan berbagai tekanan dalam setiap tahapan pemilu.

“Semangat pengabdian insan Bawaslu patut diapresiasi. Mereka bekerja dengan tanggung jawab besar dan menghadapi berbagai tantangan. Karena itu, perguruan tinggi harus hadir sebagai mitra yang memberikan dukungan akademik sekaligus solusi agar kualitas demokrasi terus meningkat,” ujarnya.

Musahadi menekankan, nota kesepahaman yang telah diperpanjang tidak boleh berhenti sebagai dokumen administratif semata. Menurutnya, keberhasilan kerja sama diukur dari implementasi program yang mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan penguatan demokrasi.

“MoU jangan berhenti di atas kertas. Yang terpenting adalah implementasinya melalui berbagai program kolaboratif yang mampu memperkuat pengawasan pemilu, meningkatkan literasi demokrasi, serta melibatkan masyarakat secara lebih luas dalam mengawal integritas demokrasi,” tegasnya.

Melalui perpanjangan kerja sama ini, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan UIN Walisongo Semarang berkomitmen memperkuat sinergi dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta pengembangan pengawasan pemilu partisipatif. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu melahirkan inovasi berbasis akademik, memperkuat budaya pengawasan, dan mendorong lahirnya demokrasi yang semakin berkualitas, berintegritas, dan berkeadilan.