Bawaslu Jateng Sapa Masyarakat di Jateng Fair, Edukasi Tolak Politik Uang dan Awasi Pemilu

SEMARANG — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Tengah mengajak masyarakat untuk berperan aktif menjadi pengawas partisipatif dalam setiap tahapan pemilu. Ajakan tersebut disampaikan dalam rangkaian kegiatan Jateng Fair 2026 yang berlangsung di stan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Jawa Tengah, Kamis (2/7/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Anggota Bawaslu Jawa Tengah, Drs. Sosiawan, hadir memberikan edukasi politik kepada masyarakat melalui podcast interaktif. Selain itu, Bawaslu juga menghadirkan berbagai aktivitas edukatif, mulai dari permainan bertema kepemiluan, kuis, hingga ruang diskusi yang bertujuan meningkatkan kesadaran publik terhadap pentingnya pengawasan pemilu.

Sosiawan mengatakan, mewujudkan pemilu yang demokratis dan berintegritas tidak dapat dilakukan hanya oleh penyelenggara pemilu. Menurutnya, keberhasilan pemilu bergantung pada keterlibatan seluruh elemen bangsa.

"Tantangan yang dihadapi Bawaslu tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga nonteknis. Dengan jumlah sumber daya manusia yang terbatas, pengawasan tidak mungkin dilakukan sendiri. Karena itu, partisipasi masyarakat menjadi sangat penting," ujar Sosiawan.

Ia menjelaskan, terdapat sejumlah faktor yang menentukan kualitas demokrasi. Pertama, regulasi kepemiluan harus mampu menjawab berbagai tantangan yang muncul di lapangan. Kedua, seluruh pihak yang terlibat, baik peserta pemilu, penyelenggara, maupun pemilih, harus memiliki kesadaran untuk menjalankan perannya secara jujur dan bertanggung jawab.

Menurut dia, integritas penyelenggara menjadi fondasi utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Di sisi lain, masyarakat sebagai pemilik kedaulatan juga harus menggunakan hak pilih secara bertanggung jawab serta menolak segala bentuk pelanggaran, termasuk politik uang.

"Peran seluruh pemangku kepentingan juga sangat menentukan. Pemerintah, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, media, hingga dunia pendidikan harus tetap independen, netral, dan bersama-sama menjaga kualitas demokrasi," katanya.

Sosiawan menambahkan, salah satu upaya pencegahan yang terus dikembangkan Bawaslu adalah melalui Program Desa Pengawasan Partisipatif. Program tersebut dirancang untuk membangun kesadaran masyarakat di tingkat desa agar mampu mengenali, mencegah, dan melaporkan potensi pelanggaran pemilu secara mandiri.

Menurutnya, budaya politik uang masih menjadi tantangan yang harus dihadapi bersama. Oleh karena itu, pendekatan edukatif dinilai lebih efektif untuk membangun budaya demokrasi yang sehat sejak tingkat akar rumput.

"Bawaslu juga berkolaborasi dengan berbagai perguruan tinggi melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik. Mahasiswa diterjunkan ke desa-desa untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya mencegah pelanggaran pemilu dan membangun budaya pengawasan partisipatif," ujarnya.

Melalui kehadiran di Jateng Fair 2026, Bawaslu Jawa Tengah berharap semakin banyak masyarakat yang memahami bahwa menjaga integritas pemilu bukan hanya tugas penyelenggara, melainkan tanggung jawab bersama seluruh warga negara. Dengan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi setiap tahapan pemilu, diharapkan demokrasi yang bersih, jujur, dan berintegritas dapat terus terwujud.