Bawaslu Jateng Gandeng Kwarda Jateng Gelar Kursus Orientasi Singkat untuk Perkuat Pengawasan Partisipatif

Semarang – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah berkolaborasi dengan Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Jawa Tengah menggelar Kursus Orientasi Singkat (KOS) pada Kamis (23/4/2026). Kegiatan ini ditujukan untuk memperkuat pengawasan partisipatif, terutama dengan melibatkan generasi muda melalui Gerakan Pramuka.
Kegiatan tersebut diikuti oleh Ketua Mabisaka, anggota Mabisaka, pimpinan saka, serta para peserta kursus.

Anggota Mabisaka, Nur Kholiq, dalam pengantarnya mengatakan bahwa pengawasan partisipatif yang dikolaborasikan dengan Pramuka diharapkan dapat terus dikembangkan, termasuk direplikasi di tingkat Bawaslu kabupaten/kota.
Menurut dia, KOS menjadi langkah awal untuk menumbuhkan benih-benih partisipasi masyarakat, khususnya pada masa pasca-pemilu.

“Setelah Kursus Orientasi Singkat ini, akan diselenggarakan Pendidikan Pengawasan Partisipatif (P2P). Sebagian besar pesertanya merupakan pemilih pemula yang dipersiapkan untuk Pemilu 2029,” ujar Nur Kholiq.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Jawa Tengah yang juga Ketua Mabisaka Bawaslu Jateng, Muhammad Amin, mengatakan bahwa tujuan utama kegiatan tersebut adalah memberikan orientasi singkat mengenai peran dan fungsi saka, termasuk pemahaman tentang sistem demokrasi, pencegahan, pengawasan, serta penanganan pelanggaran.

Ia menjelaskan, melalui kegiatan itu peserta juga diajak memahami gerakan apa saja yang bisa dijalankan melalui Pramuka dalam mendukung pengawasan partisipatif.
“Gerakan partisipatif sangat penting karena pada 2027 tahapan pemilu sudah mulai berjalan. Karena itu, pada 2026 ini kita harus melahirkan generasi yang melek demokrasi,” kata Amin.

Ia berharap peserta dari berbagai daerah dapat mengikuti kegiatan hingga tuntas, lalu menularkan pengetahuan yang diperoleh ke wilayah masing-masing.

Di sisi lain, Ketua Kwarda Jawa Tengah Prof Dr Ir S Budi Prayitno M.Sc menegaskan bahwa Pramuka memiliki peran penting dalam membentuk karakter pengawas partisipatif.
Menurut dia, pendidikan karakter tersebut mencakup nilai-nilai kebaikan, kemandirian, dan akhlak mulia yang terangkum dalam penguatan aspek spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik.

“Pembekalan ini dilakukan pada usia 16 sampai 25 tahun. Selain karakter, peserta juga dibekali pengetahuan, keterampilan, kesadaran hukum, pencegahan, dan pengawasan pelanggaran pemilu,” ujarnya.

Budi berharap pembekalan itu dapat mendorong lahirnya generasi muda yang tidak hanya peduli terhadap demokrasi, tetapi juga mampu berkontribusi dalam menyukseskan pelaksanaan pemilu yang berkualitas.

Kolaborasi Bawaslu Jateng dan Kwarda Jateng ini menjadi salah satu langkah strategis untuk memperluas basis pengawasan partisipatif, sekaligus menyiapkan pemilih pemula agar lebih memahami pentingnya menjaga integritas proses demokrasi sejak dini.